Polemik Vaksin Nusantara terus bergulir seiring anggota DPR beramai-ramai menyambangi RSPAD Gatot Soebroto untuk memberikan plasma darah dan akan divaksin menggunakan Vaksin Nusantara.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan penggunaan Vaksin Nusantara harus berbasis sains demi keselamatan warga negara. Karena itu, komunikasi yang tidak berjalan baik antara BPOM serta tim peneliti vaksin Nusantara juga perlu diperbaiki.
"Tidak bisa ditawar, vaksin Covid-19 harus aman, bermutu dan efektif," tegas Mardani, Sabtu (17/4).
Selain itu, Mardani juga meminta semua pihak untuk mengedepankan SOP (Standar Operasional) dalam Vaksin Nusantara. Hal ini guna mengedepankan aspek keselamatan rakyat. Pasalnya, Vaksin Nusantara belum ada izin tahap II dari BPOM.
"Semangat cinta produk dalam negeri harus ikut prosedur dan SOP. Vaksin Nusantara terkesan jalan sendiri," tegasnya.
"Imbasnya, vaksin Nusantara belum memenuhi berbagai standar pengembangan vaksin yang baik seperti praktik klinis yang baik dan praktik pembuatan yang baik," imbuh Mardani.
Politikus PKS itu menilai, ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam uji klinis menurut BPOM. Mulai dari kaidah penelitian, metode produksi, kualitas bahan, serta bukti manfaat dan keamanannya.
Mardani meminta semua pihak untuk mengikuti saran dan rekomendasi tersebut, karena jika uji klinis dijalankan tanpa mematuhi aturan dan standar yang ada, ke depan akan ada risiko masalah yang mesti ditanggung.
"Mari berpikir jangka panjang, jika BPOM selaku otoritas utama belum mengeluarkan izin lalu suntikan sudah diberikan, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi gejala pasca vaksinasi," tuturnya.
"Belum lagi, polemik yang ada di tingkat pusat seperti ini dapat berakibat pada munculnya kebijakan liar yang dijalankan pejabat daerah mengenai penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing. Niat baik harus diiringi dengan cara yang baik," demikian Mardani menambahkan.
