Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net

Politik

Kata Ubedilah Badrun, Megawati Harus Keras Ke Jokowi Yang Sudah Buat Malu Soekarno

JUMAT, 16 APRIL 2021 | 09:49 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri diminta  keras kepada Presiden Joko Widodo karena dinilai telah memalukan pendiri bangsa, Soekarno.

Permintaan itu sebagaimana disampaiakan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/4).

Memalukan Soekarno yang dimaksud Ubedilah Badrun adalah tata cara Jokowi yang mengelola negara dengan utang ugal-ugalan.


"Itu selain membuat negara masuk perangkap utang (debt trap) juga membuat negara kehilangan kedaulatannya," ujarnya.

Menurut Ubedilah, utang yang ugal-ugalan itu akan menimbulkan bahaya dan menjadi warisan bagi para generasi bangsa mendatang.

"Jika rezim ini terus mengelola negara dengan cara seperti ini, maka kemungkinan besar jeratan ini akan terjadi hingga 100 tahun ke depan. Bangsa yang tidak memiliki kedaulatan ekonomi," tuturnya.

Atas alasan itu, Ubedilah menilai rezim Jokowi sudah memalukan Soekarno. Sebab, Jokowi kerap mempertontonkan jargon-jargon ideologi politik ekonomi Soekarno, tetapi tidak mampu menjalankan pemikiran Soekarno.

"Saya kira Megawati sebagai pemimpin partai berkuasa mestinya melakukan langkah keras kepada Jokowi yang petugas partai itu,” tegasnya.

“Jika Megawati tidak melakukan langkah keras itu, maka maaf kesimpulannya realitas itu membenarkan analisis bahwa Megawati bukan anak ideologisnya Soekarno. Gagasan Soekarno hanya dipakai untuk jualan suara saat kampanye pemilu saja," demikian Ubedilah.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya