Berita

Ilustrasi/Net

Suluh

Vaksin Nusantara, Antara Nasionalisme dan Uji Klinik

KAMIS, 15 APRIL 2021 | 23:41 WIB | OLEH: AZAIRUS ADLU

Polemik vaksin Covid-19 di Indonesia memasuki babak baru, setelah sebelumnya ramai soal vaksin yang mengandung babi kini vaksin untuk memerangi pandemi Covid-19 memasuki problem baru.

Adalah Vaksin Nusantara yang kini menjadi buah bibir masyarakat, politikus dan kalangan ilmuwan Indonesia.

Pasalnya, vaksin yang diinisiasi oleh bekas Menteri Kesehatan Terawan ini dinilai belum layak. Masih banyak cela dan justru memiliki potensi bahaya bagi orang yang menggunakannya.

Sekiranya itulah gambaran yang dipaparkan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukito.

Penny menilai, vaksin nusantara harus melalui tahapan preclinic sebelum masuk tahap uji klinik tahap I. Sepengetahuan Penny, tim vaksin nusantara justru menolak tahapan preclinic.

Meski begitu, BPOM akhirnya tetap memberikan izin uji klinik tahap I, dengan syarat memberikan laporan terhadap 3 subjek dalam proses pengembangan vaksin tersebut.

Garis besarnya, uji klinik tahap I dinilai BPOM tidak sesuai dengan harapan, karena 20 dari 28 subjek atau 71,4 persen mengalami Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD).

Alhasil, BPOM tidak merestui tim vaksin Nusantara melanjutkan uji klinik tahap selanjutnya.

Meski begitu, tanpa restu BPOM, tim vaksin Nusantara ngotot melanjutkan uji tahap 2, inilah yang kini menjadi polemik.

Sebetulnya, soal vaksin Nusantara ini memang harus ekstra hati-hati, bukan berarti BPOM menjegal vaksin yang dklaim karya anak bangsa ini.
Vaksin karya anak bangsa adalah sesuatu yang sangat dinantikan, membanggakan bila memang vaksin Nusantara ini akhirnya berhasil dan mampu memutus penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Namun, tak elok juga kalau tidak melihat argumentasi yang dipaparkan BPOM.

Yang dilakukan BPOM sebenarnya sudah betul, apa yang disampaikan Penny Lukito masih dalam koridornya.

BPOM sebagai lembaga pemerintah memiliki tupoksi untuk mengawasi peredaran dan obat yang akan diberikan ke khalayak ramai.
Jadi sudah sepantasnya BPOM kritis terhadap vaksin nusantara ini, karena menyangkut keselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia yang sampai saat ini masih berjibaku dalam pandemi Covid-19.

Seyogyanya, tim vakin Nusantara dan BPOM duduk bersama, yang kurang dibenahi, yang sudah baik dilanjutkan. Agar niatan Indonesia mandiri dalam hal vaksin Covid-19 bisa segera terlaksana.

Tidak tergantung vaksin dari luar negeri, yang notabene tidak bisa mencukupi kebutuhan vaksin nasional karena jumlah vaksin yang masih minim, pasalnya, seluruh negara berlomba-lomba mencukupi kebutuhan vaksin mereka masing-masing.

Soal vaksin Nusantara ternyata pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat (AS) dikesampingkan dahulu, karena pengembangan akhirnya kan jelas, berada di Indonesia, dan uji kliniknya dilakukan di Indonesia. Jadi memang vaksin ini disiapkan untuk kebutuhan Indonesia.

Jadi sudahi dulu ego sektoral, bekerja sama, transparan dan serius kembangkan vaksin Nusantara ini. Kalau berhasil, maka dilanjutkan, produksi massal, berikan secara cuma-cuma kepada rakyat.

Kalau gagal, tranpasaran, sampaikan yang sejujurnya, beri pemahaman kepada masyarakat, setidaknya publik akan menghargai, bahwa sudah ada niatan baik dan ikhtiar serius agar Indonesia memiliki vaksin sendiri untuk Covid-19, meski belum bisa direalisasikan.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya