Berita

Ilustrasi/Net

Editorial

Vaksin Nusantara, Antara Nasionalisme dan Uji Klinik

KAMIS, 15 APRIL 2021 | 23:41 WIB | OLEH: AZAIRUS ADLU

Polemik vaksin Covid-19 di Indonesia memasuki babak baru, setelah sebelumnya ramai soal vaksin yang mengandung babi kini vaksin untuk memerangi pandemi Covid-19 memasuki problem baru.

Adalah Vaksin Nusantara yang kini menjadi buah bibir masyarakat, politikus dan kalangan ilmuwan Indonesia.

Pasalnya, vaksin yang diinisiasi oleh bekas Menteri Kesehatan Terawan ini dinilai belum layak. Masih banyak cela dan justru memiliki potensi bahaya bagi orang yang menggunakannya.


Sekiranya itulah gambaran yang dipaparkan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukito.

Penny menilai, vaksin nusantara harus melalui tahapan preclinic sebelum masuk tahap uji klinik tahap I. Sepengetahuan Penny, tim vaksin nusantara justru menolak tahapan preclinic.

Meski begitu, BPOM akhirnya tetap memberikan izin uji klinik tahap I, dengan syarat memberikan laporan terhadap 3 subjek dalam proses pengembangan vaksin tersebut.

Garis besarnya, uji klinik tahap I dinilai BPOM tidak sesuai dengan harapan, karena 20 dari 28 subjek atau 71,4 persen mengalami Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD).

Alhasil, BPOM tidak merestui tim vaksin Nusantara melanjutkan uji klinik tahap selanjutnya.

Meski begitu, tanpa restu BPOM, tim vaksin Nusantara ngotot melanjutkan uji tahap 2, inilah yang kini menjadi polemik.

Sebetulnya, soal vaksin Nusantara ini memang harus ekstra hati-hati, bukan berarti BPOM menjegal vaksin yang dklaim karya anak bangsa ini.
Vaksin karya anak bangsa adalah sesuatu yang sangat dinantikan, membanggakan bila memang vaksin Nusantara ini akhirnya berhasil dan mampu memutus penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Namun, tak elok juga kalau tidak melihat argumentasi yang dipaparkan BPOM.

Yang dilakukan BPOM sebenarnya sudah betul, apa yang disampaikan Penny Lukito masih dalam koridornya.

BPOM sebagai lembaga pemerintah memiliki tupoksi untuk mengawasi peredaran dan obat yang akan diberikan ke khalayak ramai.
Jadi sudah sepantasnya BPOM kritis terhadap vaksin nusantara ini, karena menyangkut keselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia yang sampai saat ini masih berjibaku dalam pandemi Covid-19.

Seyogyanya, tim vakin Nusantara dan BPOM duduk bersama, yang kurang dibenahi, yang sudah baik dilanjutkan. Agar niatan Indonesia mandiri dalam hal vaksin Covid-19 bisa segera terlaksana.

Tidak tergantung vaksin dari luar negeri, yang notabene tidak bisa mencukupi kebutuhan vaksin nasional karena jumlah vaksin yang masih minim, pasalnya, seluruh negara berlomba-lomba mencukupi kebutuhan vaksin mereka masing-masing.

Soal vaksin Nusantara ternyata pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat (AS) dikesampingkan dahulu, karena pengembangan akhirnya kan jelas, berada di Indonesia, dan uji kliniknya dilakukan di Indonesia. Jadi memang vaksin ini disiapkan untuk kebutuhan Indonesia.

Jadi sudahi dulu ego sektoral, bekerja sama, transparan dan serius kembangkan vaksin Nusantara ini. Kalau berhasil, maka dilanjutkan, produksi massal, berikan secara cuma-cuma kepada rakyat.

Kalau gagal, tranpasaran, sampaikan yang sejujurnya, beri pemahaman kepada masyarakat, setidaknya publik akan menghargai, bahwa sudah ada niatan baik dan ikhtiar serius agar Indonesia memiliki vaksin sendiri untuk Covid-19, meski belum bisa direalisasikan.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Gibran Mundur Saja

Selasa, 03 November 2026 | 04:20

Investasi Jakarta Tembus Rp249,3 Triliun

Selasa, 03 November 2026 | 04:08

MUI Apresiasi Pencopotan Kapolres Sukoharjo

Selasa, 03 November 2026 | 03:17

DJP Buka-bukaan soal Pajak Digital yang Disebut Hashim

Selasa, 03 November 2026 | 03:05

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Putusan MA soal Suket Gibran Jadi Momentum Akhiri Bayang-Bayang Jokowi

Selasa, 03 November 2026 | 02:13

Sikap Responsif Kapolri Pulihkan Kepercayaan Masyarakat

Selasa, 03 November 2026 | 02:05

RI Pamer Latihan Militer Gabungan Tiga Bidang di Forum Pertahanan ASEAN

Selasa, 03 November 2026 | 01:40

Anies Temui Seniman Iman Soleh di Bandung, Ini Kisahnya

Selasa, 03 November 2026 | 01:29

PAM Jaya Sumbang Dividen Rp257 Miliar

Selasa, 03 November 2026 | 01:07

Selengkapnya