Perubahan nomenklatur Kemenristek BRIN diharap Direktur Eksekutif Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, bisa membmerikan harapan baru untuk kemajua riset dan inovasi teknologi di dalam negeri.
Pasalnya, Sirojudin menilai perubahan nomenklatur menunjukkan langkah serius pemerintah ingin meningkatkan daya saing dan keunggulan nasional lewat riset bidang sains dan teknologi.
"Jadi, perubahan nomenklatur semestinya menggambarkan perubahan misi, tujuan dan komitmen pemerintah di bidang riset dan inovasi teknologi," ujar Sirojudin saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/4).
Dalam merealisasi itu, Sirojudin memandang perlu adanya reorganisasi pengelolaan institusi riset dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan-teknologi dan inovasi.
Pasalnya, dia melihat selama ini kontribusi institusi pengembangan riset dan teknologi yang sudah ada seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan lembaga-lembaga riset yang berbasis universitas, dinilai perlu lebih dioptimalkan.
"Ini termasuk kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi Dewan Riset Nasional (DRN) yang sejauh ini masih terbatas," paparnya.
Langkah itu, menurut pakar kebijakan pembangunan dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat ini, dibutuhkan untuk menjawab misi pembangunan ekonomi nasional ke depan yang akan lebih mengandalkan kontribusi inovasi di bidang sains dan teknologi.
Dengan begitu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan berdiri sendiri di bawah komando Presiden Joko Widodo, diharapkan Sirojudin bisa mengatasi komplikasi penyakit yang selama ini dialami institusi ristek seperti BPPT, LIPI dan para saintis di Universitas.
"Yakni masalah keterbatasan anggaran riset dan pendidikan bidang sains dan teknologi, terbatasnya jumlah dan kualitas fasilitas pendukung riset (misalnya laboratorium), kurangnya dukungan kebijakan untuk penyerapan hasil-hasil temuan dan inovasi untuk menjawab masalah-masalah masyarakat dan industri nasional," ucap Sirojudin.
Adapun di sisi yang lain, belum adanya arahan kebijakan untuk memastikan hasil-hasil inovasi Ristek diserap dan digunakan untuk menunjang kemampuan industri nasional, baiknya juga menjadi bahan evaluasi pemerintah.
"Selain itu, Insentif untuk para ilmuwan agar tekun melakukan riset dan inovasi sejauh ini belum memadai jika dibanding dengan insentif yang akan mereka terima jika bekerja di institusi riset di luar negeri. Ini menurunkan minat ilmuwan Indonesia untuk berkarya di dalam negeri," ungkapnya.
"Jika BRIN dapat mengatasi komplikasi penyakit yang ada pada berbagai institusi riset selama ini, saya optimis harapan Presiden untuk menempatkan riset dan inovasi teknologi sebagai sumber kekuatan dan keunggulan nasional akan bisa tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama," demikian Sirojudin Abbas menambahkan.
