Berita

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh/Net

Politik

BPOM Nilai Vaksin Nusantara Produk Asing, Komisi IX: Paling Tidak Masih Ada Campur Tangan Anak Dalam Negeri

KAMIS, 15 APRIL 2021 | 17:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengatakan bahwa Vaksin Nusantara dikategorikan vaksin buatan luar negeri.

Alasannya, ada keterlibatan peneliti asing dari Amerika Serikat yakni AVITA dalam melakukan penelitiannya.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh memberikan pembelaannya pada tim peneliti Vaksin Nusantara.


Nihayatul justru membandingkan pemerintah yang sudah melakukan impor besar-besaran vaksin dari luar negeri dengan merek Sinovac, dan AstraZaneca daripada mendukung Vaksin Nusantara yang jelas diteliti di Indonesia.

“Yang saya tahu pada saat rapat memang sudah disampaikan bahwa ini berkolaborasi dengan Amerika. Lalu paling tidak ini masih ada ijinnya, campur tangannya masih campur tangan anak negeri. Berbeda dengan Sinovac, Astrazaneca yang total memang dari luar negeri,” ucap Nihayatul dalam acara diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung, bertemakan "Apa Kabar Vaksin Nusantara?", Kamis (15/4).

Poltisi PKB ini menguraikan bahwa pada saat rapat kerja bersama BPOM dan Kementerian Kesehatan, sempat dipertanyakan juga kepada BPOM perihal izin edar vaksin Sinovac dan AstraZanece di Indonesia.

"Saat itu saya sempat yang protes tentang bagaimana BPOM ini selama ini, ketika ada vaksin-vaksin dari luar seperti Sinovac, Astrazaneca sangat cepat sekali mengeluarkan izinnya tanpa memberikan memberikan update apapun kepada Komisi IX. Jadi BPOM ini ketika mengeluarkan izin itu sangat cepat sekali tanpa melakukan koordinasi ataupun memberikan update apapun kepada Komisi IX,” katanya.

“Tiba-tiba kita terkaget-kaget wow sudah keluar nih izinnya, EUA-nya sudah keluar,” imbuhnya.

Namun, berbanding terbalik perlakuan BPOM tersebut terhadap Vaksin Nusantara. Nihayatul mengatakan bahwa BPOM menolak untuk memberikan penjelasan detil mengenai vaksin tersebut.

“Tapi kemudian Vaksin Nusantara ini mereka menolak dan memberikan detil  sekali sehingga tidak seimbang informasi yang kita terima informasi soal Sinovac, AstraZaneca maupun Nusantara,” urainya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya