Berita

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh/Net

Politik

BPOM Nilai Vaksin Nusantara Produk Asing, Komisi IX: Paling Tidak Masih Ada Campur Tangan Anak Dalam Negeri

KAMIS, 15 APRIL 2021 | 17:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengatakan bahwa Vaksin Nusantara dikategorikan vaksin buatan luar negeri.

Alasannya, ada keterlibatan peneliti asing dari Amerika Serikat yakni AVITA dalam melakukan penelitiannya.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh memberikan pembelaannya pada tim peneliti Vaksin Nusantara.

Nihayatul justru membandingkan pemerintah yang sudah melakukan impor besar-besaran vaksin dari luar negeri dengan merek Sinovac, dan AstraZaneca daripada mendukung Vaksin Nusantara yang jelas diteliti di Indonesia.

“Yang saya tahu pada saat rapat memang sudah disampaikan bahwa ini berkolaborasi dengan Amerika. Lalu paling tidak ini masih ada ijinnya, campur tangannya masih campur tangan anak negeri. Berbeda dengan Sinovac, Astrazaneca yang total memang dari luar negeri,” ucap Nihayatul dalam acara diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung, bertemakan "Apa Kabar Vaksin Nusantara?", Kamis (15/4).

Poltisi PKB ini menguraikan bahwa pada saat rapat kerja bersama BPOM dan Kementerian Kesehatan, sempat dipertanyakan juga kepada BPOM perihal izin edar vaksin Sinovac dan AstraZanece di Indonesia.

"Saat itu saya sempat yang protes tentang bagaimana BPOM ini selama ini, ketika ada vaksin-vaksin dari luar seperti Sinovac, Astrazaneca sangat cepat sekali mengeluarkan izinnya tanpa memberikan memberikan update apapun kepada Komisi IX. Jadi BPOM ini ketika mengeluarkan izin itu sangat cepat sekali tanpa melakukan koordinasi ataupun memberikan update apapun kepada Komisi IX,” katanya.

“Tiba-tiba kita terkaget-kaget wow sudah keluar nih izinnya, EUA-nya sudah keluar,” imbuhnya.

Namun, berbanding terbalik perlakuan BPOM tersebut terhadap Vaksin Nusantara. Nihayatul mengatakan bahwa BPOM menolak untuk memberikan penjelasan detil mengenai vaksin tersebut.

“Tapi kemudian Vaksin Nusantara ini mereka menolak dan memberikan detil  sekali sehingga tidak seimbang informasi yang kita terima informasi soal Sinovac, AstraZaneca maupun Nusantara,” urainya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya