Menteri BUMN Erick Thohir dan Mendikbud Nadiem Makarim/Net
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) berencana meleburkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Ristek (Kemenristek) menjadi satu. Kemudian presiden juga berencana membentuk kementerian baru, yakni Kementrian Investasi yang semuanya telah disetujui oleh DPR.
Di reshuffle pertama pada Desember 2020, Jokowi merombak ulang posisi Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Sosial, Menteri Pariwisata, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, dan Menteri Kesehatan. Bukan tidak mungkin adanya perubahan kabinet kali ini akan berdampak pada reshuffle kementerian lain yang harus dievaluasi oleh presiden.
Di era krisis ekonomi seperti ini, presiden membutuhkan orang yang disiplin, jujur, teruji cinta NKRI dalam menghadapi krisis yang begitu berat dihadapi oleh bangsa Indonesia.
Selain itu, mencermati beberapa Menteri kabinet yang berniat maju dalam pilihan presiden pada tahun 2024, maka reshuffle pada saat ini menjadi kebutuhan mendesak, mengingat tahapan pilpres akan dimulai pada tahun depan.
Kemudian alasan lain yang patut dipertimbangkan oleh presiden yakni memperbesar koalisi partai pemerintah dalam upayanya mengajak setiap elemen bangsa bersama-sama menghadapi krisis ekonomi.
Nama pertama yang patut dipertimbangkan untuk di-reshuffle adalah Menteri BUMN, Erick Thohir. Segudang permasalahan di BUMN nyatanya tidak mampu diselesaikan oleh Erick Thohir. Dari kasus Jiwasraya, kerugian pada Wika, tagihan macet BUMN, dan banyak lainnya. Ironisnya Erik Tohir lebih terlihat kegenitannya sebagai calon presiden.
Kemudian Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang sudah selayaknya di-reshuffle karena pengabungan kementrian. Menteri penggantinya harus orang yang menguasai banyak permasalahan dari pendidikan hingga memahami kultur kebudayaan bangsa Indonesia.
Nama lain yang patut di-reshuffle adalah Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, yang dinilai gagal membendung impor seperti beras, jagung dan kedelai.
Selain nama-nama di atas, menteri-menteri lain yang berniat nyapres sebaiknya di-reshuffle agar fokus kabinet dalam menghadapi krisis tetap terjaga.
Nama yang patut dipertimbangkan oleh presiden sebagai calon menteri adalah para mantan kapolri, yakni Jenderal Polisi (Purn) Da'i Bachtiar, Jenderal Polisi (Purn) Sutarman, dan Jenderal Polisi (Purn) Idham Azis.
Terkhusus untuk Jenderal Polisi (Purn) Da'i Bachtiar sudah sangat berpengalaman membantu Presiden Megawati menghadapi krisis di tahun 2001 hingga 2004.
Sementara dari unsur TNI, ada nama Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Jenderal TNI (Purn) Mulyono, dan Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Sutomo patut menjadi pertimbangan.
Para jenderal yang tidak berambisi untuk nyapres akan membuat kabinet berjalan lebih kondusif dan stabil, serta akan fokus pada permasalahan-permasalahan bangsa.
Nama lain dari kalangan professional yang telah terjun sebagai politisi patut menjadi pertimbangan presiden. Kecakapan dalam politik dan memiliki kapasitas secara professional membangun bangsa ada dalam diri Hasto Kristiyanto, Yusril Ihza Mahendra, Sukur Nababan, serta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Kesemuanya telah terukur memiliki kapasitas, setia kepada NKRI dan mampu mengatasi masalah pada bidangnya masing-masing.
Pada saat krisis pandemi ini, pemerintah banyak melakukan
refocusing pada pemulihan kondisi ekonomi bangsa. Fokus tersebut diharapkan pemerintah untuk dapat memandirikan ekonomi masyarakat.
Pada saat kondisi darurat ini, sebaiknya pemerintah mengubah status bencana nasional non alam menjadi Status Negara Melawan Covid-19, serta kemudian mengganti nama kabinet dari Kabinet Indonesia maju menjadi Kabinet Trisakti.
Merujuk pada Trisakti Bung Karno yang mencakup seluruh kebutuhan bangsa yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Mochtar Mohamad
Mantan Ketua Umum Laskar Jokowi
