Menteri Kabinet Kerja II/Net
Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul berpandangan, jika dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo kocok ulang alias reshuffle kabinetnya maka setidaknya tiga menteri sangat layak untuk diganti.
"Jika menteri ini tidak direshuffle akan menjadi beban politik Jokowi karna terancam tak bisa mencapai target yang diberikan," kata Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/4).
Yang pertama Presiden Jokowi wajib untuk mereshuffle ialah Mendikbud Nadiem Makarim. Adib melihat, Nadiem gagal menjalankan inovasi terkait pembelajaran saat pandemi. Disatu sisi Nadiem juga gagal mengorganisir gerbong besar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Yang dampaknya, terancam satu generasi hilang tanpa kompetensi," kata Adib.
Lalu Mentri ATR/BPN Sofyan Djalil yang tak menunjukan progres penyelesaian persoalan yang terkait dengan sengketa pertanahan hingga akhirnya ramai mafia tanah saat ini. Adib memberi contoh, di sengketa di wilayah Pantura Tangerang, dimana nomor induk bidang tanah (NIB) bisa berganti ke orang lain yang pemilik tanah sama sekali tidak mengetahui.
"Sedangkan proses bergantinya NIB kan harus ada Akta jual beli, tanah diukur, ada bayar BPHTB. Ini kan sistematis dan masif, bahwa mafia tanah bersekongkol dengan oknum birokrasi dan pegawai BPN setempat. Ini yg dirasakan publik. Makanya jokowi terancam tak jadi Bapak Reformasi agraria, kalau mafia tanah tak bisa diselesaikan," ungkap Adib.
Lalu Menteri Perdagangan atau Mendag Muhammad Luthfi, yang tetap ngotot melakukan impor beras. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan keberpihakan menteri tersebut kepada rakyat.
"Ini sama saja Mendag berpihak kepada cukong importir," pungkas Adib.
