Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin/Net
Riset dan teknologi lebih tepat digabungkan dengan Kemendikbud karena sumber daya manusia yang memiliki tradisi riset yang kuat masih berada di perguruan tinggi.
Begitu yang dikatakan anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki lewat keterangan persnya, Rabu (14/4).
Menurutnya, berbagai instrumen riset dan pengembangan teknologi masih berada di lembaga-lembaga pendidikan tinggi.
“Selama riset dan teknologi dipisahkan dari Kemendikbud banyak persoalan dan masalah-masalah mendesak yang didihadapi oleh bangsa ini tidak mendapatkan sentuhan riset sebagaimana mestinya,†kata Zainuddin.
Anggota fraksi PAN DPR RI ini menambahkan, dampak virus yang datang dari Wuhan China itu cukup mematikan.
Selain itu, Covid-19 membuat berbagai aspek kehidupan bangsa ini mengalami stagnasi dan tidak mendapat sentuhan sebagaimana mestinya.
“Vaksin akhirnya harus impor yang menyerap devisa negara yang tidak kecil akibat lemahnya riset khususnya di bidang sains dan teknologi medik,†imbuhnya.
Zainuddin menceritakan pengalamannya mengunjungi Southampton University di Inggris sebulan pasca tsunami Aceh Desember 2004.
Kedatangannya tersebut disuguhi foto-foto hasil riset tentang karakteristik tanah di bawah laut pasca tsunami di Aceh.
“Saya sempat dibuat inferior karena perguruan tinggi kita sendiri belum satupun waktu itu yang melakukan hal serupa. Menyadari pentingnya mengatasi problem pasca tsunami, sepuluh tahun pasca bencana tsunami Aceh, BNPB di bawah kepemimpinan Mayor Jendral (Purn) Syamsul Ma'arif memberi fasilitas riset terkait tsunami kepada sejumlah perguruan tinggi,†katanya.
Oleh karena itu, lanjut Zainuddin, riset dan teknologi yang akan dikembalikan ke Kemendikbud diharapkan bisa membangkitkan kembali aktivitas riset dan pengembangan teknologi.
“Hanya saja berhasil tidaknya masih sangat tergantung kepada faktor kepemimpinan. Dibutuhkan kepemimpinan di Kemendikbud yang memang memiliki tradisi, pengalaman dan wawasan kuat di bidang pengembangan ristek,†tandasnya.
