Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

DPR RI: Sesuai Permintaan Presiden, Vaksin Nusantara Sangat Potensial Dikembangkan Di Indonesia

RABU, 14 APRIL 2021 | 19:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menjadi salah satu wakil rakyat yang mau divaksin dengan Vaksin Nusantara, di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (14/4).

Saleh mengaku mau divaksin lantaran telah mencari banyak informasi baik dari dalam dan luar negeri mengenai keunggulan vaksin tersebut.

Ketua Fraksi PAN itu mengatakan Vaksin Nusantara bisa diandalkan untuk program vaksinasi dalam negeri, pasalnya sejumlah negara telah melakukan nasionalisasi dan embargo vaksin Covid-19.


“Saya melihat bahwa Vaksin Nusantara ini sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Apalagi, Presiden Jokowi sudah meminta agar Indonesia mengutamakan produk dalam negeri," ujar Saleh kepada wartawan.

"Nah, Vaksin Nusantara ini harus menjadi salah satu contoh produk dalam negeri yang perlu mendapatkan dukungan dan perhatian pemerintah,” sambungnya.

Dikatakan Saleh, vaksinasi dengan menggunakan Vaksin Nusantara ini masih dilakukan terbatas. Hal ini karena masih dalam proses perizinan uji klinis untuk mendapatkan rekomendasi dari BPOM.

"Semoga saja, dengan melakukan vaksinasi ini, BPOM akan lebih mudah memberikan berbagai macam izin yang dibutuhkan. Kita berani jadi contoh. Berani untuk divaksin lebih awal. Saya melihat, para peneliti dan dokter-dokter yang bertugas semuanya ikhlas. Tidak ada muatan politik sedikit pun,” katanya.

Saleh berharap dengan adanya pengembangan vaksin Nusantara ini, maka kedaulatan dan kemandirian Indonesia dapat terjamin dalam bidang kesehatan dan pengobatan.

"Saya yakin, Momentum covid-19 bisa menjadi pintu masuk. Sekarang kan kita masih tergantung negara lain. Ketika diembargo, program vaksinasi kita langsung terganggu. Setidaknya, mengganggu jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Di situ pentingnya kemandirian dan kedaulatan tersebut,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya