Berita

Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin/Net

Politik

Musni Umar: Survei Jangan Jadi Alasan Lengserkan Maruf Amin, Rakyat Bisa Marah

RABU, 14 APRIL 2021 | 19:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kinerja Maruf Amin selama menjabat sebagai Wakil Presiden RI dinilai telah berjalan baik. Bahkan sebagai wakil presiden, kinerjanya dianggap sudah maksimal membantu Presiden Joko Widodo.

Demikian disampaikan Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar menanggapi hasil survei yang menunjukkan rendahnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wapres.

Menurut Musni Umar, hasil survei beberapa lembaga tidak bisa menjadi satu-satunya acuan untuk mengoreksi kinerja pejabat negara.


"Hasil survei kepuasan publik yang rendah terhadap Wapres Maruf Amin jangan jadi alasan untuk lengserkan Maruf Amin," kata usni Umar di akun Twitternya, Rabu (14/4).

Selain kinerjanya yang sudah cukup baik, Maruf Amin adalah sosok ulama yang banyak dikagumi masyarakat. Bila hasil survei semata-mata dijadikan alasan untuk melengserkan Maruf dari kursi RI 2, kata dia, bukan tidak mungkin akan menimbulkan kegaduhan baru.

"Risiko politik terlalu mahal (bila hasil survei jadi alasan melengserkan Maruf Amin). Beliau ulama, rakyat bisa marah. Masyarakat harus paham posisi Wapres," tandas Musni Umar yang juga seorang sosiolog ini.

Sebelumnya, Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap Wapres Maruf Amin rendah. Dalam menangani pandemi Covid-19, tingkat kepuasan masyarakat kepada Wapres sebesar 36 persen.

Angka ini lengih kecil bila dibandingkan dengan tingkat kepuasan masyarakat kepada Presiden Jokowi hingga 56 persen.

"Terlihat kejomplangan antara tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin," kata Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, Sabtu lalu (10/4).

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya