Berita

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan/Net

Politik

Ketum PAN: Kebijakan Impor Muncul Dari Perilaku Pemburu Rente

RABU, 14 APRIL 2021 | 17:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan impor muncul dari perilaku pemburu rente yang memaksakan impor agar terus langgeng di Indonesia.

Begitu yang dikatakan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dalam pidato politik bertemakan "Candu Impor dan Bahayanya Bagi Demokrasi" secara virtual, Rabu (14/4).

"Kebijakan impor saya kira muncul dari perilaku para pemburu rente yang memaksakan adanya pemburu impor untuk terus langgeng di Indonesia, para pemburu rente ini mencari keuntungan sesaat dan rela mengorbankan nasib rakyat kecil nasib petani, nasib kita di kemudian hari," ucap Zulhas sapaan akrabnya.


Wakil Ketua MPR RI itu menambahkan, seharusnya reformasi memberikan masyarakat rasa kedaulatan, keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan.

Tapi yang saat ini terjadi, kata Zulhas, justru kebalikannya. Selama 23 tahun reformasi di Indonesia tidak ada kedaulatan pangan, dan utang negara yang kian memuncak.

"Namun rasanya cita-cita itu masih jauh panggang dari api dalam 23 tahun kita justru masih dihimpit banyak persoalan mulai dari kecanduan impor pangan yang menunjukkan tidak adanya kedaulatan kita dalam bidang pangan hingga belitan utang luar negeri semakin meningkat, akibatnya kesejahteraan rakyat menjadi PR lama yang tidak kunjung usai," tegasnya.

Zulhas kemudian menyinggung, adanya kebijakan impor ini lantaran biaya demokrasi yang tinggi untuk dapat menjadi pejabat di Indonesia.

"Apakah ini buah dari sistem demokrasi yang high cost, yang mahal? Sebagaimana yang pernah saya singgung dalam pidato sebelumnya. Saya kira ada kaitan atau ada hubungannya. Ada yang perlu kita evaluasi dari demokrasi dan cara kita menjalankan pasca reformasi," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya