Berita

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan/Net

Politik

Zulhas: 23 Tahun Reformasi, Impor Beras Adalah Gunung Es Yang Harus Segera Dicarikan Solusi

RABU, 14 APRIL 2021 | 15:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Peringatan 23 tahun reformasi yang akan jatuh pada Mei nanti, harus menjadi momentum untuk mencari jalan penyelesaian dari sengkarut isu impor beras.

Begitu dikatakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dalam pidato kebangsaannya yang disiarkan secara virtual, bertemakan "Candu Impor dan Bahayanya Untuk Demokrasi", Rabu (14/4).

"Persoalan impor beras ini sejatinya merupakan fenomena gunung es yang harus kita cari solusi mendasarnya dengan segera. Persoalan impor tidak sederhana yang dibayangkan hanya sekedar memenuhi angka pasokan atau stok pangan belaka,” kata Zulhas.


Ketua MPR RI ini menambahkan, masalah impor beras ini merupakan cerminan dari ketidaksiapan Indonesia dalam menjaga stablitas pangan dari produksi dalam negeri.

“Dan carut-marut aspek mendasar kebijakan dan ketahanan pangan nasional kita,” imbuhnya.

Lanjutnya, 23 tahun Indonesia berada di alam reformasi dirasa belum meningkatkan kebijakan pangan yang baik untuk para petani nasional.

"Padahal reformasi sudah berlangsung hampir 23 tahun, saya melihat hal ini sangat mendasar yakni kelemahan dalam kebijakan pangan untuk petani. Kebijakan pangan ke depan harga padi memetakan dengan baik sistem pangan kita dan permasalahannya,” katanya.

Menurutnya, pemerintah memerlukan adanya perencanaan yang sistematis dan terukur, untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

Selain itu, Zulhas meminta agar para petani harus didukung dengan teknologi terbaik, harga pupuk yang dikendalikan, dan kebijakan lain yang lebih berpihak kepada para petani.

"Di samping itu sistem kebijakan pangan juga harus bekerja di mana perusahaan-perusahaan BUMN ikut serta, Bulog berperan sebagai penyangga, pemerintah sendiri memiliki porositas membeli padi dari petani lokal," terangnya.

"Jika ini dikerjakan dengan benar sesuai dengan UU, sesungguhnya swasembada beras, pengembangan produk pertanian lainnya bukanlah mimpi belaka untuk kita capai,” tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Selengkapnya