Berita

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan/Net

Politik

Zulhas: 23 Tahun Reformasi, Impor Beras Adalah Gunung Es Yang Harus Segera Dicarikan Solusi

RABU, 14 APRIL 2021 | 15:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Peringatan 23 tahun reformasi yang akan jatuh pada Mei nanti, harus menjadi momentum untuk mencari jalan penyelesaian dari sengkarut isu impor beras.

Begitu dikatakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dalam pidato kebangsaannya yang disiarkan secara virtual, bertemakan "Candu Impor dan Bahayanya Untuk Demokrasi", Rabu (14/4).

"Persoalan impor beras ini sejatinya merupakan fenomena gunung es yang harus kita cari solusi mendasarnya dengan segera. Persoalan impor tidak sederhana yang dibayangkan hanya sekedar memenuhi angka pasokan atau stok pangan belaka,” kata Zulhas.


Ketua MPR RI ini menambahkan, masalah impor beras ini merupakan cerminan dari ketidaksiapan Indonesia dalam menjaga stablitas pangan dari produksi dalam negeri.

“Dan carut-marut aspek mendasar kebijakan dan ketahanan pangan nasional kita,” imbuhnya.

Lanjutnya, 23 tahun Indonesia berada di alam reformasi dirasa belum meningkatkan kebijakan pangan yang baik untuk para petani nasional.

"Padahal reformasi sudah berlangsung hampir 23 tahun, saya melihat hal ini sangat mendasar yakni kelemahan dalam kebijakan pangan untuk petani. Kebijakan pangan ke depan harga padi memetakan dengan baik sistem pangan kita dan permasalahannya,” katanya.

Menurutnya, pemerintah memerlukan adanya perencanaan yang sistematis dan terukur, untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

Selain itu, Zulhas meminta agar para petani harus didukung dengan teknologi terbaik, harga pupuk yang dikendalikan, dan kebijakan lain yang lebih berpihak kepada para petani.

"Di samping itu sistem kebijakan pangan juga harus bekerja di mana perusahaan-perusahaan BUMN ikut serta, Bulog berperan sebagai penyangga, pemerintah sendiri memiliki porositas membeli padi dari petani lokal," terangnya.

"Jika ini dikerjakan dengan benar sesuai dengan UU, sesungguhnya swasembada beras, pengembangan produk pertanian lainnya bukanlah mimpi belaka untuk kita capai,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya