Wakil Ketua DPD RI, Sultan Najamudin/Ist
Presiden Joko Widodo diminta mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan me-reshuffle kabinet yang dikabarkan akan segera dilakukan seiring penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek.
"Memang mesti ada penilaian terhadap kinerja serta capaian kabinet di bawahnya terhadap misi pembangunan dari Kepala Negara," kata Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/4).
Jika
reshuflle ini benar dilaksanakan dalam waktu dekat, kata dia, maka kepentingan yang harus dijabarkan presiden adalah ruang dan porsi pembangunan yang ingin dicapai. Jadi, kata dia, semua landasannya harus berorientasi terhadap kemajuan kinerja seluruh lembaga pemerintahan.
"Ada dua hal yang harus diturunkan menjadi level indikator agar semua bisa benar-benar terukur. Pertama kinerja menteri dalam penguasaan di lembaga yang dipimpinnya. Yang kedua adalah dari segi akseptabilitas atau penerimaan publik terhadap para menteri dan beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya," tegas Sultan.
Dalam kurun waktu dua tahun pemerintahan Jokowi di periode kedua ini, kata dia, ada beberapa sektor yang dirasakan memiliki perubahan secara signifikan.
"Khusus pembangunan di sektor ekonomi ada program Pemulihan Ekonomi Nasional dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih," sambungnya.
Lebih lanjut, Sultan berharap kabinet yang dibentuk bisa bekerja melalui skema kebijakan yang dihasilkan untuk mengatasi situasi (kontraksi) ekonomi dalam tekanan pandemi, serta bagaimana kerja-kerja dari penegak hukum yang sudah menunjukkan taring dalam penanganan kasus-kasus besar.
Selain itu, menurut senator muda asal Bengkulu tersebut,
reshuffle kali ini harus menjawab tantangan terkait pertimbangan politik. Di mana antara kepentingan publik dan kebutuhan stabilitas politik harus tercipta secara konvergensif, agar kabinet dapat menghimpun secara kolektif mengagregasi pembangunan di seluruh sektor.
"Posisi dilematis adalah ketika kepentingan publik vis a vis oleh kepentingan politik. Di sinilah ujian dalam sikap kenegarawanan. Presiden harus mampu memilah dan menemukan formulasi konstruksi yang dapat menciptakan kondusifitas iklim politik (baik eksekutif maupun legislatif) di dalam koalisi dan secara bersamaan tetap dalam orientasi kepentingan publik untuk meletakan orang yang benar di tempat yang tepat dalam fungsi menjalankan visi pembangunan negara," tandasnya.
