Tidak Pernah Dibahas, Nasir Djamil Akan Tanya MenPAN/RB Soal Peleburan Kemenristek Ke Kemendikbud

Anggota Komisi II DPR M. Nasir Djamil mempertanyakan perihal penggabungan dua kementerian vital dalam mengembangkan potensi Indonesia yakni Kementerian Riset dan Teknologi serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Legislator PKS asal Aceh itu akan bertanya langsung kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo terkait dengan penggabungan dua kementerian tersebut, dan dampak apa saja yang akan didapat, sehingga pemerintah berani melakukan penggabungan ini.

"Karena kan salah satu tupoksi Kemenpan/RB kan analisa, memberikan masukan, terkait dengan penggabungan-penggabungan atau struktur organisasi negara. Nanti kami akan tanya apakah ini sudah dilakukan KemenPAN/RB," tegas Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/4).

Dia mencurigai KemenPAN/RB tidak mengetahui adanya penggabungan ini, lantaran di Komisi II sendiri Tjahjo tidak pernah menyinggung soal penggabungan dua kementerian itu.

"Jangan-jangan tidak masuk ke MenPAN/RB karena saya tidak mendengar selama masuk di Komisi II, sudah dua kali masa sidang, tidak mendengar penjelasan MenPAN/RB terkait dengan penggabungan ini," katanya.

"Nanti saya pribadi itu akan menanyakan, kita nanti Komisi II akan menanyakan kepada MenPAN/RB," imbuh Nasir menambahkan.

Pihaknya akan mempertanyakan dan mendalami perihal peleburan dua kementerian tersebut.

"Ada apa? Apakah ada problem dengan LIPI? Dengan BPPT? Jadi, sebenarnya LIPI dan BPPT itu ibarat dua sisi mata uang, LIPI itu melakukan riset, melakukan penelitian-penelitian, lalu penelitian itu mereka berikar kepada negara," katanya.

Menurut Nasir, jika Indonesia berkomitmen untuk mengubah dirinya untuk lebih baik, maka harus menggunakan sistem lunak dan keras. Sistem lunaknya masuk dalam uang teknologi.

"Bagaimana nasib BRIN, kalau kemudian dia uangnya sedikit, sisi kerasnya itu adalah sumber daya manusia dan organisasi, nah organisasi ini BRIN yaitu itu badan. Kalau sudan badan itu pasti terbatas untuk mengakomodir sumber daya manusia," tandasnya.