Berita

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Pol Ferdy Sambo dalam acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Propam Polri 2021 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Selasa (13/4)/Net

Presisi

Tekan Jumlah Pelanggaran, Propam Polri Terapkan Transformasi Pengawasan

SELASA, 13 APRIL 2021 | 11:28 WIB | LAPORAN: MEGA SIMARMATA

Divisi Propam Polri menerapkan transformasi pengawasan untuk menekan dan mencegah tingkat pelanggaran anggota Polri di lapangan, yang selama dua tahun terakhir masih tinggi jumlahnya.

"Dalam rangka menekan dan mencegah pelanggaran anggota baik secara kualitas maupun kuantitas serta menjabarkan secara teknis program prioritas Bapak Kapolri, yaitu transformasi pengawasan," kata Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Pol Ferdy Sambo dalam acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Propam Polri 2021 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Selasa (13/4).

Sambo mengungkapkan, jumlah pelanggaran anggota Polri di lapangan masih tinggi terlebih pada awal tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya, baik secara kualitas maupun kuantitas.


Masih tingginya jumlah pelanggaran anggota Polri, Mantan Dirtipidum Bareskrim Polri inipun meminta maaf kepada Kapolri dalam Rakernis Propam tahun anggaran 2021 tersebut.

"Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Kapolri terhadap pelaksanaan tugas yang belum maksimal dari Div Propam Polri dan jajaran sehingga terjadi peningkatan secara kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan kegiatan pelanggaran anggota di lapangan," kata Sambo.

Dalam paparannya, Sambo mengungkapkan, jumlah pelanggaran disiplin pada tahun 2018 sebanyak 2.417 pelanggaran, tahun 2019 meningkat 3,6 persen menjadi 2.503 pelanggaran.

Tahun 2020 terjadi peningkatan signifikan sebesar 32 persen atau 3.304 pelanggaran. Sedangkan triwulan pertama 2021 jumlah pelanggaran disiplin sebanyak 536 pelanggaran.

Untuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) tahun 2018 tercatat sebanyak 1.203 pelanggaran, tahun 2019 terjadi penurunan 19 persen, yakni 1.021 pelanggaran.

Memasuki tahun 2020 pelanggaran justru meningkat drastis 103,8 persen atau sebanyak 2.081 pelanggaran. Dan pada triwulan pertama 2021, tercatat 279 pelanggaran.

Sedangkan pelanggaran pidana tahun 2018 sebanyak 1.036 pelanggaran, tahun 2019 menurun 39,4 persen atau 627 pelanggaran. Justru pada tahun 2020 jumlah pelanggaran meningkat tajam 53,3 persen atau 1.024 pelanggaran, dan tahun 2021 ini tercatat sudah ada 147 pelanggaran.

Sambo menyebutkan, Rakernis yang tengah dilaksanakan oleh pihaknya bertajuk "Optimalisasi peran Propam dalam rangka mewujudkan Polri yang Presisi" sebagai salah satu upaya transformasi pengawasan sebagaimana tertuang dalam Program Prioritas Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo.

Selain itu, lanjut Sambo, pihaknya juga melakukan upaya lain untuk meneliti penyebab meningkatkan jumlah pelanggaran anggota Polri di lapangan.

"Yang tak kalah penting adalah bisa menciptakan formula yang tepat untuk mencegah dan melakukan mitigasi pelanggaran yang dilakukan anggota Polri," kata Sambo.

Rakernis Div Propam Polri dihadiri Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Syofyan Djalil.

Rakernis tahun ini dihadiri oleh 68 personel yang hadir langsung di Rupatama Mabes Polri, dan secara telekonferensi dihadiri oleh 5.920 Kepala Subdit di masing-masing Polda, Kasi Propam Polres dan Polsek.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya