Berita

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ahmad Ali//Net

Politik

Nasdem: Peleburan Kemenristek Ke Kemendikbud Konsekuensi Lahirnya Kementerian Investasi

SELASA, 13 APRIL 2021 | 10:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian Riset dan Teknologi akan dilebur ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peleburan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Pasalnya, Kemenristek merupakan kementerian yang vital untuk pengembangan riset dan teknologi di Tanah Air. Terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 yang membutuhkan penelitian untuk vaksin dalam negeri.

Namun, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ahmad Ali mengatakan, dengan dileburnya Kemenristek ke Kemendikbud tidak mempengaruhi kinerja ristek tapi lebih fokus, karena selama ini banyak birokasi yang berbelit-belit untuk pengembangan riset ketika dua kementerian itu dipisah.


"Fungsi-fungsi ristek itu sendiri tidak akan pernah dihilangkan justru akan fokus pada satu badan yang menangani riset, jadi tidak melebar ke kiri dan kanan kan. Sebenarnya itu di tengah pandemi ini, memang lagi-lagi pandemi jadi korban kan, karena Presiden menggunakan itu membuat kabinet ini lebih lincah dan fokus dalam penanganan satu permasalahan," ucap Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/4).

Menurutnya, dileburnya Kemenristek ke Kemendikbud sebagai bántuk konsekuensi dari lahirnya Kementerian Investasi. Hal tersebut sesuai dengan nomenklatur Presiden dan juga amanat konstitusi.

"Nah bahwa konsekuensi ada Kementerian Investasi dibentuk maka ada salah satu kementerian dilebur, karena UU-nya kan 38 kementerian kan," katanya.

Ali menambahkan Kementerian Investasi ini didirikan semata-mata untuk memulihkan ekonomi nasional yang saat ini tengah carut marut dihantam badai pandemi Covid-19.

"Sekarang pertanyaannya yang lebih mendesak yang mana? Apakah Kementerian Investasi itu jadi badan, atau kemudian kemensristeknya fungsi risetnya dicantol ke pemerintah ini? Invetsasi itu buat dalam satu kementeriannya agar dia lebih fokus, karena situasi salah satu obat ekonomi itu, di samping menjaga daya beli masyarakat adalar investasi," katanya.

"Nah, ketika kita sepakat pada titik itu, berarti Kementerian Investasi harus dibuat penguatan," tandas Ali menambahkan.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya