Berita

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ahmad Ali//Net

Politik

Nasdem: Peleburan Kemenristek Ke Kemendikbud Konsekuensi Lahirnya Kementerian Investasi

SELASA, 13 APRIL 2021 | 10:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian Riset dan Teknologi akan dilebur ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peleburan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Pasalnya, Kemenristek merupakan kementerian yang vital untuk pengembangan riset dan teknologi di Tanah Air. Terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 yang membutuhkan penelitian untuk vaksin dalam negeri.

Namun, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ahmad Ali mengatakan, dengan dileburnya Kemenristek ke Kemendikbud tidak mempengaruhi kinerja ristek tapi lebih fokus, karena selama ini banyak birokasi yang berbelit-belit untuk pengembangan riset ketika dua kementerian itu dipisah.


"Fungsi-fungsi ristek itu sendiri tidak akan pernah dihilangkan justru akan fokus pada satu badan yang menangani riset, jadi tidak melebar ke kiri dan kanan kan. Sebenarnya itu di tengah pandemi ini, memang lagi-lagi pandemi jadi korban kan, karena Presiden menggunakan itu membuat kabinet ini lebih lincah dan fokus dalam penanganan satu permasalahan," ucap Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/4).

Menurutnya, dileburnya Kemenristek ke Kemendikbud sebagai bántuk konsekuensi dari lahirnya Kementerian Investasi. Hal tersebut sesuai dengan nomenklatur Presiden dan juga amanat konstitusi.

"Nah bahwa konsekuensi ada Kementerian Investasi dibentuk maka ada salah satu kementerian dilebur, karena UU-nya kan 38 kementerian kan," katanya.

Ali menambahkan Kementerian Investasi ini didirikan semata-mata untuk memulihkan ekonomi nasional yang saat ini tengah carut marut dihantam badai pandemi Covid-19.

"Sekarang pertanyaannya yang lebih mendesak yang mana? Apakah Kementerian Investasi itu jadi badan, atau kemudian kemensristeknya fungsi risetnya dicantol ke pemerintah ini? Invetsasi itu buat dalam satu kementeriannya agar dia lebih fokus, karena situasi salah satu obat ekonomi itu, di samping menjaga daya beli masyarakat adalar investasi," katanya.

"Nah, ketika kita sepakat pada titik itu, berarti Kementerian Investasi harus dibuat penguatan," tandas Ali menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya