Berita

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ahmad Ali//Net

Politik

Nasdem: Peleburan Kemenristek Ke Kemendikbud Konsekuensi Lahirnya Kementerian Investasi

SELASA, 13 APRIL 2021 | 10:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian Riset dan Teknologi akan dilebur ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peleburan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Pasalnya, Kemenristek merupakan kementerian yang vital untuk pengembangan riset dan teknologi di Tanah Air. Terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 yang membutuhkan penelitian untuk vaksin dalam negeri.

Namun, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ahmad Ali mengatakan, dengan dileburnya Kemenristek ke Kemendikbud tidak mempengaruhi kinerja ristek tapi lebih fokus, karena selama ini banyak birokasi yang berbelit-belit untuk pengembangan riset ketika dua kementerian itu dipisah.


"Fungsi-fungsi ristek itu sendiri tidak akan pernah dihilangkan justru akan fokus pada satu badan yang menangani riset, jadi tidak melebar ke kiri dan kanan kan. Sebenarnya itu di tengah pandemi ini, memang lagi-lagi pandemi jadi korban kan, karena Presiden menggunakan itu membuat kabinet ini lebih lincah dan fokus dalam penanganan satu permasalahan," ucap Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/4).

Menurutnya, dileburnya Kemenristek ke Kemendikbud sebagai bántuk konsekuensi dari lahirnya Kementerian Investasi. Hal tersebut sesuai dengan nomenklatur Presiden dan juga amanat konstitusi.

"Nah bahwa konsekuensi ada Kementerian Investasi dibentuk maka ada salah satu kementerian dilebur, karena UU-nya kan 38 kementerian kan," katanya.

Ali menambahkan Kementerian Investasi ini didirikan semata-mata untuk memulihkan ekonomi nasional yang saat ini tengah carut marut dihantam badai pandemi Covid-19.

"Sekarang pertanyaannya yang lebih mendesak yang mana? Apakah Kementerian Investasi itu jadi badan, atau kemudian kemensristeknya fungsi risetnya dicantol ke pemerintah ini? Invetsasi itu buat dalam satu kementeriannya agar dia lebih fokus, karena situasi salah satu obat ekonomi itu, di samping menjaga daya beli masyarakat adalar investasi," katanya.

"Nah, ketika kita sepakat pada titik itu, berarti Kementerian Investasi harus dibuat penguatan," tandas Ali menambahkan.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Golkar: Pengganti Adies Kadir di DPR Caleg Suara Terbanyak Berikutnya

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:18

Nasib Generasi Emas Terancam Gegara Purbaya Belum Terapkan Cukai MBDK

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:16

PAN Dukung Ambang Batas Parlemen Nol Persen dengan Fraksi Terbatas

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:10

IHSG Mulai Stabil Usai OJK Respons Peringatan MSCI Terkait Status Pasar Frontier

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:05

Amdatara Konsolidasikan Industri AMDK, Perkuat Kolaborasi dengan Pemda

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:55

41 Desa di Kabupaten Bekasi Banjir Usai Diterpa Hujan Lebat

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:53

Pesawat Jatuh di Kolombia, Seluruh Penumpang Tewas Termasuk Anggota DPR

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:51

IHSG Anjlok Dua Hari, Momentum Perbaikan Pasar Modal

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:48

Harga CPO Terkerek Lonjakan Minyak Mentah Dunia

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:45

PAN Dukung MK Hapus Ambang Batas Parlemen

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:42

Selengkapnya