Berita

Ketua DPP PPP, Syafullah Tamliha/Net

Politik

Prabowo Diminta Beri Penjelasan Komprehensif Soal Pembentukan Detasemen Kawal Khusus

SELASA, 13 APRIL 2021 | 07:40 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Menteri Pertahanan Prabowo Subibianto diminta untuk menjelaskan secara langsung mengenai pembentukan Detasemen Kawal Khusus (Denwalsus). Di mana Denwalsus ini dibentuk Prabowo untuk mengawal dirinya dan tamu VVIP.

Ketua DPP PPP, Syafullah Tamliha berharap ada penjelasan langsung dari Prabowo mengenai tugas, pokok, dan fungsi Denwalsus dan sumber anggarannya.

“Agar tidak tumpang tindih dengan empat matra, yaitu Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara," katanya kepada wartawan, Senin (12/4).


Selama ini, pengawalan untuk Menhan adalah kewenangan TNI dan dilakukan berlapis dari Unit Organisasi (UO) Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

“Pengawalan tersebut juga berlaku bagi tamu Menhan dari negara sahabat," sebutnya.

Sementara itu, Jurubicara Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa sejak awal ada prajurit yang ditugaskan Markas Besar TNI dari tiga matra menjadi grup atau pasukan jajar kehormatan di Kementerian Pertahanan.

Tugasnya melakukan upacara jajar kehormatan atau upacara militer penyambutan tamu-tamu VVIP Kementerian Pertahanan.

Di era Prabowo, ada perbedaan mengenai kriteria pasukan ini. Dia ingin agar Mabes TNI menyediakan pasukan jajar kehormatan yang representatif dari personal TNI.

Artinya, personel militer Indonesia yang kelihatan gagah dan  secara fisik merepresentasikan prajurit-prajurit yang kuat dan sebagainya.

"Sehingga ketika upacara jajar kehormatan, para tamu-tamu melihat sosok-sosok militer Indonesia itu mumpuni dengan personel-personel yang bugar dan kemudian menarik,” tutupnya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya