Berita

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene/Net

Politik

Komisi IX DPR Sejalan Dengan Presiden Yang Menolak Nasionalisme Vaksin

SENIN, 12 APRIL 2021 | 11:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

DPR akan mendukung semua kebijakan pemerintah untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Pasokan vaksin sangat penting untuk bisa menekan kasus positif Covid-19.

Begitu yang disampaikan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene ketika membahas perihal pasokan vaksin untuk rakyat Indonesia, Senin(12/4).

"DPR tentu mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam mendapatkan vaksin sesuai regulasi yang ada," kata Felly.


Indonesia salah satu negara yang mengalami tantangan dalam pengadaan vaksin setelah negara produsen membatasi penjualan vaksin ke negara lain. Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight (D-8) mengajak pemimpin negara lain menolak nasionalisme vaksin.

Vaksin merupakan barang publik sehingga tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan distribusi. Felly mengatakan, penegasan sikap Presiden dalam forum dunia tersebut amat penting.

"Komisi IX DPR sejalan dengan sikap Presiden yang menolak nasionalisme vaksin," tegasnya.

Felly menilai ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah kekurangan stok vaksin karena ada embargo dari negara produsen.

"Pertama, tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan secara ketat," katanya.

Kemudian, kata Felly, pemerintah membuat penyesuaian penerima vaksin harus benar-benar tepat sasaran dan orang yang berisiko tinggi, seperti lanjut usia dan tenaga pendidik.

"Kemudian, pemerintah sudah saatnya memberikan kesempatan selebar-lebarnya dan seluas-luasnya untuk pengembangan vaksin dalam negeri,” tuturnya.

Felly melihat pemerintah sudah berupaya memenuhi kebutuhan stok vaksin Covid-19.

"Dalam pemenuhan kebutuhan stok vaksin telah dilakukan upaya diplomasi oleh Kemenlu dan Kemenkes untuk bisa membuka peluang kerja sama dengan perusahaan kandidat vaksin," tutupnya.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Jumat (9/4), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah menjalankan berbagai upaya untuk menjaga pasokan vaksin. Seperti negosiasi dengan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) dan juga AstraZeneca.

Pemerintah Indonesia meminta GAVI dan AstraZeneca memenuhi komitmen dalam penyediaan vaksin. Khusus terkait AstraZeneca, pemerintah sudah melakukan pembicaraan tingkat tinggi di level bilateral.

Langkah lainnya adalah pemerintah mendorong pengadaan vaksin gotong royong. Pengadaan untuk vaksin gotong royong saat ini sudah mendapatkan komitmen dari Sputnik, Cansino, dan Sinopharm.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya