Polemik Kajian Ramadhan Pelni, Ketua FPAN DPR: Pemerintah Harus Turun Tangan!

Pemerintah diminta turun langsung untuk mengoordinasi seluruh masjid di lingkungan pemerintahan terkait dengan kegiatan keagamaan jelang bulan Ramadhan.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyikapi kegaduhan pelarangan kajian Ramadhan oleh PT Pelayaran Indonesia (Persero) hingga berujung mutasi penggagas acara tersebut.

"Saya mendesak pemerintah mengorganisir secara langsung masjid-masjid yang ada di lingkungan pemerintahan. Masjid-masjid tersebut adalah milik negara karena dibangun dengan menggunakan anggaran negara,” tegas Saleh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu(11/4).

Menurutnya, masjid-masjid yang dimiliki pemerintah harus dijaga dengan baik oleh pengurus yang ditunjuk langsung oleh pemerintah dan tidak boleh dikuasai oleh kelompok tertentu.

"Kemudian, masjid itu tidak boleh dikuasai oleh kelompok tertentu. Sebagai masjid negara, itu harus bebas dari kekuasaan mazhab atau organisais tertentu,” katanya.

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menambahkan, tidak boleh ada organisasi keagamaan yang mendominasi di dalam masjid milik pemerintah. Semuanya harus netral dan tidak boleh ada pihak-pihak yang melarang masyarakat di dalam masjid.

“Termasuk tidak boleh ada upaya-upaya untuk menghalangi seseorang melakukan ibadah, yaitu pengajian rutin yang dilaksanakan oleh kenadziran masjid tersebut,” tegasnya lagi.

"Semestinya pengajian dalam menyambut bulan suci Ramadhan, didukung oleh pemerintah. Karena dengan begitu akan meningkatkan akhlak moralitas dan ketakwaan kepada Allah SWT dan itu berimplikasi baik dalam rangka semangat etos kerja, dan menambahkan prestasi di dalam kantor tersebut,” tandasnya.