Berita

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

4 Pos Kementerian Paling Diinginkan Untuk Direshuffle, Salah Satunya Kemenkumham Yang Dipimpin Yasonna Laoly

SABTU, 10 APRIL 2021 | 14:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Survei Indonesia Political Opinion (IPO) catatkan penilaian publik terhadap urgensi pergantian menteri jilid II, ada sejumlah nama menteri di tiap-tiap pos kementerian yang paling banyak diharapkan publik untuk direshuffle.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menguraikan nama di pos politik hukum dan keamanan (Polhukam) ada nama Menkumham Yasonna Laolly yang tertinggi alias paling diharapkan untuk direshuffle. Disusul MenpanRB Tjahjo Kumolo dan Menkominfo Johny G. Plate.

"Yasona Laoly 54,0 persen, Tjahjo Kumolo 34,0 persen, dan Johny G. Plate 29,0 persen," kata Dedi Kurnia saat memaparkan rilis surveinya, pada Sabtu (10/4).


Kemudian, pada pos ekonomi, ada nama Menaker Ida Fauziah dengan 46,0 Persen, Menkop dan UKM Teten Masduki dengan 28,5 persen dan Mentan Syahrul Yasin Limpo dengan 27,0 persen.

Dedi melanjutkan, pada pos maritim dan investasi ada nama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dengan 30,5 persen, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya 23,8 persen lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dengan 19,0 persen.

Terkahir, pada pos pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK), ada nama Menpora Zainuddin Amali dengan 41,2 persen, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Gusti Ayu Bintang Darmavati 15,0 persen, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dengan 12,4 persen.

"Mendikbud Nadiem Makarim 9,7 persen," pungkasnya.

Survei IPO dilakukan pada periode 10-22 Maret 2021 representasi sample sejumlah 1.200 responden yang tersebar proporsional secara nasional.

Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan toleransi kesalahan 2,50 persen pada tingkat kepercayaan 97 persen.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya