Berita

Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti disambut Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah saat tiba di Bandara Fatmawati Soekarno, Kota Bengkulu/Ist

Politik

Terancam Defisit, LaNyalla: Harus Ada Skema Baru Datangkan Vaksin

JUMAT, 09 APRIL 2021 | 19:32 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Indonesia terancam kehilangan 10 juta dosis vaksin AstraZeneca pasca embargo. Sebab dari target 30 juta dosis untuk periode Maret-April, Indonesia baru mendapatkan 20 juta dosis.

Defisit vaksin ini pun mendpaat perhatian dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

"Ini bukan hal yang mudah untuk diselesaikan. Pemerintah harus memberikan perhatian serius," jelas LaNyalla di Bengkulu, Jumat (9/4).


Pada dasarnya, LaNyalla mengaku defisit vaksin sudah terprediksi sebelumnya. Namun sayang, hal ini tidak segera diantisipasi Kementerian Kesehatan.

"Semestinya Kemenkes sudah memiliki roadmap yang jelas sehingga skema pemberian vaksin sesuai dengan jadwal. Atau, Kemenkes membuat skema opsi lain jika vaksin tidak dapat didatangkan," katanya.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu meminta pemerintah memberikan skema lain yang lebih konkret jika ketidakpastian kedatangan vaksin sangat tinggi.

"Selain itu pemerintah perlu keterbukaan kepada publik agar dipahami keadaan yang sebenarnya, sehingga memunculkan kesadaran untuk mengubah perilaku masyarakat," kata LaNyalla.

Ditambahkannya, Indonesia harus terus melobi negara-negara produsen
vaksin untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi.

"Kita jangan menyerah, terus upayakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki agar menjadi opsi lain dalam penyediaan vaksin, jika pun tidak berhasil kita telah belajar mengenai science vaksin yang sangat mahal," tutupny.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya