Komisi B DPRD Jatim saat mengunjungi PT Inti Lautan Fajar Abadi (Intan Seafood) di Beji, Pasuruan/Ist
DPRD Jawa Timur meminta Pemprov memfasilitasi agar seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan ikan menyerap produk perikanan yang bersumber dari hasil tangkap nelayan.
Hal ini disampaikan jajaran komisi yang membidangi perekonomian saat mengunjungi PT Inti Lautan Fajar Abadi (Intan Seafood) di Beji, Pasuruan, Kamis (8/4).
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Rohani Siswanto meminta pihak perusahaan mengambil bahan baku langsung dari nelayan.
Sebab, selama ini diketahui bahwa produk nelayan ini lebih banyak diambil oleh pengepul baru ke perusahaan.
"Nah, upaya kita ini mengajak Dinas Perikanan bagaimana kemudian perusahaan bisa langsung ambil di nelayan. Sehingga memotong jalur distribusi dan pada akhirnya nilai tambah di nelayannya tinggi," ujar Rohani dikutip
Kantor Berita RMOLJatim.
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, saat ini Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur pada Januari 2021 naik 0,35 persen dari 96,26 persen di Desember 2020 menjadi 96,60 persen di bulan Januari 2021.
Situasi saat ini, terutama kondisi cuaca yang kurang bersahabat membuat pendapatan nelayan sangat minim.
Terkait hal itu, pihaknya mengungkapkan ada kesanggupan dari dinas terkait untuk terjun langsung bersama perusahaan dan nelayan untuk menyampaikan standarisasi.
"Karena problemnya di standarisasi. Nelayan juga sedikit punya informasi terkait dengan berapa dan apa yang dibutuhkan terkait standarisasi yang ada di perusahaan. Informasi ini harus sampai ke nelayan," terangnya.
Sehingga, lanjut Rohani, para nelayan bisa tahu tujuan akhirnya. Disamping itu juga kesejahteraan nelayan akan meningkat.
"Karena nilai yang ditawarkan juga akan lebih tinggi," imbuhnya.
Untuk dinas terkait, kata dia, akan menjadi pekerjaan berat yang harus dijalankan untuk memangkas pengepul. Hal itu semata-mata demi kesejahteraan nelayan.
"Pemangkasan pengepul ini harus dari beberapa dinas, antara lain Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan Provinsi Jatim," ujarnya.
"Program dinas juga harus tidak itu-itu saja. Jangan hanya memberi jaring saja. Kalau ngasih jaring sudah kebanyakan lah. Sekarang waktunya maju lagi menguatkan bisnis matching antara perusahaan dengan nelayan secara langsung," pungkasnya.
