Kementerian Luar Negeri Kamboja di Phnom Penh/Net
Kerajaan Kamboja bereaksi keras terhadap laporan tahunan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS tentang situasi hak asasi manusia di berbagai negara, termasuk Kamboja.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja mengatakan laporan yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS pada 30 Maret lalu, disusun secara sepihak dan sewenang-wenang dan tidak mencerminkan situasi hak asasi manusia yang sebenarnya di Kamboja.
Juru bicara kementerian juga mengungkapkan 'keprihatinan yang mendalam' tentang isi dokumen yang disebutnya 'sangat berat' bagi pemerintah saat ini.
AS dalam laporannya menyebut bahwa mereka telah mengamati impunitas hukum yang meluas di masyarakat Kamboja untuk orang-orang istimewa yang memiliki hubungan politik.
Mereka juga menuduh pemerintah Kamboja terus melanggar dan membatasi hak asasi manusia, kebebasan dan hak politik warga negara.
Menanggapi hal itu, kementerian luar negeri Kamboja mengatakan laporan itu kurang objektif dan menderita kekurangan serius dalam hal keakuratan data dan bahwa itu bergantung pada informasi yang sudah ketinggalan zaman.
"Laporan itu tidak mengambil pendekatan yang adil dalam penilaiannya dengan menggembungkan hak-hak tertentu atas yang lain," katanya dalam sebuah pernyataan pada tanggal 2 April, seperti dikutip dari
Phnom Penh Post, Senin (5/4).
Kementerian menambahkan bahwa setiap lembaga pemerintah AS yang ingin mengkritik Kamboja tidak boleh melupakan hutang moral yang sangat besar yang harus dibayar AS kepada Kerajaan dan penduduknya yang tidak bersalah, yang menanggung pemboman udara tanpa pandang bulu selama perang AS-Vietnam pada tahun 1970-an.
Pernyataan kementerian lebih lanjut mengatakan AS tidak memenuhi prinsip bahwa kepemimpinan dalam hak asasi manusia harus dimulai di rumah dan bahwa laporan tahunan tidak mencakup catatan hak AS sendiri, yang menunjukkan keadaan penyangkalan diri tentang pelanggaran hak asasi manusia mereka sendiri.
'Keprihatinan tentang hak asasi manusia' dan menjadikan 'hak asasi manusia sebagai senjata' adalah tren yang tidak menguntungkan yang perlu dijaga dan dibatasi jika AS akan mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia sebagai barang publik global.
Ini mengutip sekretaris jenderal PBB Antonio Guterres yang mengatakan: "Hak asasi manusia tidak boleh menjadi kendaraan untuk standar ganda atau alat untuk mengejar agenda tersembunyi."
