Berita

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng/Net

Politik

Saran Andi Mallarangeng: Moeldoko Mundur Dari Kudeta, Akui Tertipu, Lalu Buat Partai Baru

SENIN, 05 APRIL 2021 | 12:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko disarankan secara gentleman mundur dari gerakan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, lalu membuat partai baru.

Saran itu disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyusul keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara tegas menolak pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, kubu Moeldoko.

"Opsi pertama adalah Pak Moeldoko dengan ini mengatakan bahwa dia mundur dari KLB Deli Serdang itu, karena dia berpikir bahwa ternyata dia diberikan informasi yang tidak benar, boleh dikata angin surga, bahwa seakan-akan ketika beliau mencalonkan diri sebagai ketum Partai Demokrat," kata Andi Mallarangeng, Senin (5/3).


Menurut Andi, Moeldoko semestinya lebih baik jujur bahwa dirinya juga telah merasa dibohongi oleh orang-orang yang mengupayakan KLB.

"Kira-kira semacam itulah dan Pak Moeldoko bisa dikatakan 'Saya ditipu oleh orang-orang ini'," katanya.

Andi menyatakan, Moeldoko beserta gerombolannya lebih baik membuat partai baru yang berbeda dengan Partai Demokrat. Jika demikian, hal itu bisa menghentikan kegaduhan yang telah terjadi belakangan ini.

"Pak Moeldoko CS itu bisa membuat partai baru dengan modal pendukung-pendukung yang ada di Deli Serdang itu, dan katanya sudah bikin struktur partai dan sebagainya, itu modal untuk membuat partai baru," tuturnya.

"Kalau jalan atau opsi membuat partai baru apapun namanya itu yang dilakukan, maka pasti tidak akan kegaduhan, tidak ada ribut-ribut, masing-masing mengurus partai masing-masing," imbuh Andi Mallarangeng.

Lebih lanjut, Andi Mallarangeng juga merasa heran dengan sikap Moeldoko cs yang akan menuntut keputusan Yasonna Laoly lewat Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.

"Jangan lupa, Pak Moeldoko masih tetap sebagai Kepala Staf Presiden, sehingga menjadi lucu, karena Pak Moeldoko yang masih Kepala Staf Presiden menuntut koleganya dalam pemerintahan, yaitu Pak Yasonna Laoly sebagai Menkumham atas keputusan Menkumham menolak pengesahan hasil KLB Deli Serdang tersebut," pungkasnya.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Vatikan Tolak Gabung Board of Peace, Ingin Konflik Palestina Diselesaikan PBB

Rabu, 18 Februari 2026 | 16:18

Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Perabot dan Ekonomi hingga Rp8 Juta

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:56

KPK Panggil Petinggi PT Niogayo Bisnis Konsultan terkait Suap Pajak

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:36

Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya di KPK Dijadwal Ulang

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:24

Pajak: Gelombang Protes dan Adaptasi Kebijakan Pusat

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:20

Tujuh Jukir Liar di Pasar Tanah Abang Diamankan

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:17

Tiga Bos Swasta di Kasus Korupsi Proyek Kantor Pemkab Lamongan Dipanggil KPK

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:15

Sambut Ramadan, Prabowo Sedekah 1.455 Sapi untuk Tradisi Meugang Aceh

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:07

Sembako Diaspora Malaysia untuk Warga Aceh Tertahan di Bea Cukai

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:02

85 Negara Anggota PBB Kecam Upaya Israel Ubah Status Tanah Tepi Barat

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:54

Selengkapnya