Berita

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng/Net

Politik

Saran Andi Mallarangeng: Moeldoko Mundur Dari Kudeta, Akui Tertipu, Lalu Buat Partai Baru

SENIN, 05 APRIL 2021 | 12:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko disarankan secara gentleman mundur dari gerakan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, lalu membuat partai baru.

Saran itu disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyusul keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara tegas menolak pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, kubu Moeldoko.

"Opsi pertama adalah Pak Moeldoko dengan ini mengatakan bahwa dia mundur dari KLB Deli Serdang itu, karena dia berpikir bahwa ternyata dia diberikan informasi yang tidak benar, boleh dikata angin surga, bahwa seakan-akan ketika beliau mencalonkan diri sebagai ketum Partai Demokrat," kata Andi Mallarangeng, Senin (5/3).


Menurut Andi, Moeldoko semestinya lebih baik jujur bahwa dirinya juga telah merasa dibohongi oleh orang-orang yang mengupayakan KLB.

"Kira-kira semacam itulah dan Pak Moeldoko bisa dikatakan 'Saya ditipu oleh orang-orang ini'," katanya.

Andi menyatakan, Moeldoko beserta gerombolannya lebih baik membuat partai baru yang berbeda dengan Partai Demokrat. Jika demikian, hal itu bisa menghentikan kegaduhan yang telah terjadi belakangan ini.

"Pak Moeldoko CS itu bisa membuat partai baru dengan modal pendukung-pendukung yang ada di Deli Serdang itu, dan katanya sudah bikin struktur partai dan sebagainya, itu modal untuk membuat partai baru," tuturnya.

"Kalau jalan atau opsi membuat partai baru apapun namanya itu yang dilakukan, maka pasti tidak akan kegaduhan, tidak ada ribut-ribut, masing-masing mengurus partai masing-masing," imbuh Andi Mallarangeng.

Lebih lanjut, Andi Mallarangeng juga merasa heran dengan sikap Moeldoko cs yang akan menuntut keputusan Yasonna Laoly lewat Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.

"Jangan lupa, Pak Moeldoko masih tetap sebagai Kepala Staf Presiden, sehingga menjadi lucu, karena Pak Moeldoko yang masih Kepala Staf Presiden menuntut koleganya dalam pemerintahan, yaitu Pak Yasonna Laoly sebagai Menkumham atas keputusan Menkumham menolak pengesahan hasil KLB Deli Serdang tersebut," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya