Berita

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng/Net

Politik

Saran Andi Mallarangeng: Moeldoko Mundur Dari Kudeta, Akui Tertipu, Lalu Buat Partai Baru

SENIN, 05 APRIL 2021 | 12:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko disarankan secara gentleman mundur dari gerakan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, lalu membuat partai baru.

Saran itu disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyusul keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara tegas menolak pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, kubu Moeldoko.

"Opsi pertama adalah Pak Moeldoko dengan ini mengatakan bahwa dia mundur dari KLB Deli Serdang itu, karena dia berpikir bahwa ternyata dia diberikan informasi yang tidak benar, boleh dikata angin surga, bahwa seakan-akan ketika beliau mencalonkan diri sebagai ketum Partai Demokrat," kata Andi Mallarangeng, Senin (5/3).


Menurut Andi, Moeldoko semestinya lebih baik jujur bahwa dirinya juga telah merasa dibohongi oleh orang-orang yang mengupayakan KLB.

"Kira-kira semacam itulah dan Pak Moeldoko bisa dikatakan 'Saya ditipu oleh orang-orang ini'," katanya.

Andi menyatakan, Moeldoko beserta gerombolannya lebih baik membuat partai baru yang berbeda dengan Partai Demokrat. Jika demikian, hal itu bisa menghentikan kegaduhan yang telah terjadi belakangan ini.

"Pak Moeldoko CS itu bisa membuat partai baru dengan modal pendukung-pendukung yang ada di Deli Serdang itu, dan katanya sudah bikin struktur partai dan sebagainya, itu modal untuk membuat partai baru," tuturnya.

"Kalau jalan atau opsi membuat partai baru apapun namanya itu yang dilakukan, maka pasti tidak akan kegaduhan, tidak ada ribut-ribut, masing-masing mengurus partai masing-masing," imbuh Andi Mallarangeng.

Lebih lanjut, Andi Mallarangeng juga merasa heran dengan sikap Moeldoko cs yang akan menuntut keputusan Yasonna Laoly lewat Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.

"Jangan lupa, Pak Moeldoko masih tetap sebagai Kepala Staf Presiden, sehingga menjadi lucu, karena Pak Moeldoko yang masih Kepala Staf Presiden menuntut koleganya dalam pemerintahan, yaitu Pak Yasonna Laoly sebagai Menkumham atas keputusan Menkumham menolak pengesahan hasil KLB Deli Serdang tersebut," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak Demi Penataan Kawasan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:59

Lahan Huntap Korban Bencana Harus Segera Dituntaskan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:52

Ini Identitas Delapan Orang dan Barbuk OTT Pejabat Pajak Jakut

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:12

Larangan Tambang Emas Rakyat, Kegagalan Baca Realitas

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:58

Pelapor Pandji Dianggap Klaim Sepihak dan Mencatut Nama NU

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:30

Romantisme Demokrasi Elektoral dan Keliru Baca Kedaulatan

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:08

Invasi AS ke Venezuela Bisa Bikin Biaya Logistik Internasional Bengkak

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:45

Khofifah Ajak Pramuka Jatim Sukseskan Ketahanan Pangan dan MBG

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:23

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Klok Dkk Siap Melumat Persija Demi Amankan Posisi

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:40

Selengkapnya