Awal tahun ini menjadi pembukaan yang baik untuk hubungan Turki dan Uni Eropa, setelah tahun yang penuh gejolak pada 2020 lalu. Blok tersebut akhirnya menyuarakan rencana hubungan yang baik dengan Turki dan kedua pihak berniat mengembalikannya hubungan bilateral ke jalur yang positif.
Namun, Turki ternyata tidak bisa sepenuhnya bergembira. Proses 'perdamaian' itu 'memiliki syarat'. Para pemimpin UE menyatakan mereka siap untuk meningkatkan perdagangan dan memperpanjang pakta migrasi 2016 dengan Ankara, tetapi tetap akan memberi sanksi jika Turki melanjutkan apa yang dianggap UE sebagai eksplorasi energi 'ilegal' di Mediterania Timur.
Profesor dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Bilkent, Dimitris Tsarouhas, mengatakan para pemimpin Uni Eropa akan memutuskan pendekatan 'carrot and stick policy' kepada Turki.
"Uni Eropa berusaha menerapkan pendekatan 'carrot and stick' terhadap Turki dan hal yang sama dipamerkan di KTT terakhir," kata Tsarouhas, dikutip dari
Daily Sabah, Minggu (4/4).
Tsarouhas mengatakan, agenda positif antara kedua belah pihak bergantung pada 'perilaku' Turki mengenai Mediterania Timur.
Pendekatan 'carrot and Stick' pernah dipopulerkan Winston Churchill. Konsep 'caroot and stick' diterapkan terhadap berbagai kebijakan pemerintahan kontemporer. Dalam metaforanya Churchill menggambarkan sebuah tongkat yang ujungnya tergantung sebuah wortel dan disodorkan di depan hidung seekor keledai Austria kurus untuk menarik pedati Nazi ke atas bukit yang terus menanjak. Sementara pedati itu sarat beban.
Dalam gejolak perselisihan yang telah berlangsung lama baru-baru ini, negara-negara anggota UE Yunani dan pemerintahan Siprus Yunani bentrok dengan Turki mengenai batas-batas laut dan cadangan gas alam di Mediterania Timur.
Turki, negara dengan garis pantai terpanjang di Mediterania Timur, telah mengirim kapal latihan dengan pengawalan militer untuk mengeksplorasi energi di landas kontinennya, untuk menegakkan hak Turki dan Republik Turki Siprus Utara (TRNC) di wilayah tersebut.
Selama pertemuan di Brussel pada 10 Desember, para pemimpin UE memutuskan untuk menyusun daftar target Turki untuk diberi sanksi. Sementara Prancis, Yunani dan pemerintahan Siprus Yunani telah menjadi pendukung terbesar untuk mengambil tindakan keras terhadap Turki, negara-negara Uni Eropa lainnya yang dipimpin oleh kekuatan ekonomi Jerman sejauh ini condong ke pendekatan yang lebih diplomatik.
"Sejak itu, retorika permusuhan telah berkurang secara dramatis, dengan Turki dan blok yang sama-sama menyuarakan keinginan mereka untuk 'mengubah halaman baru'," ujar Tsarouhas.
Kini, kedua belah pihak memutuskan untuk berbalik dari konfrontasi yang tidak perlu mengenai gas alam dan masalah sumber daya di Mediterania Timur dan kembali bekerja sama.
Selama KTT terbaru para pemimpin Uni Eropa pada 25 Maret dan 26 Maret, blok tersebut menyatakan siap untuk meningkatkan kerja sama dengan Turki jika 'de-eskalasi dipertahankan'.
"Hari ini, kami memiliki kerangka kerja yang jelas dan kami berharap, kami sangat berharap, hubungan dengan Turki dapat ditingkatkan," kata Presiden Dewan Eropa Charles Michel. "Tapi kami tetap berhati-hati dan tetap berhati-hati."
Ini menimbulkan pertanyaan apakah UE akan mendukung sumpahnya untuk agenda yang lebih konstruktif dan positif jika Turki mengambil langkah apa pun untuk melindungi hak-haknya di Mediterania Timur.
Kesimpulan blok itu juga menyatakan bahwa UE siap untuk menjatuhkan sanksi 'untuk membela kepentingannya negara anggotanya' dalam hal apa yang oleh UE dianggap sebagai "provokasi baru atau tindakan sepihak" oleh Ankara.
