Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko/RMOL
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko diminta mundur dari jabatannya, setelah diketahui terlibat di dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno memandang, desakan agar Moeldoko mundur sebagai Kepala KSP sudah digaungkan sejak awal kisruh Partai Demokrat.
"Dari awal sejak ada isu kudeta Demokrat, kubu AHY memang meminta dan mendesak presiden untuk memecat Moeldoko," ujar Adi Prayitno saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/3).
Kemudian, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini melihat desakan untuk Moeldoko mundur dari jabatannya di pemerintahan semakin kuat setelah kegiatan yang dikalim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dilaksanan di Deliserdang, Sumatera Utara dan berlanjut pada penolakan dari Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mengesahkan struktur kubu ini.
"Setelah tidak dapat SK Menkumham makin jadilah desakan dan ledekan itu (agar Moeldoko mundur)," paparnya.
Karena itu, Adi Prayitno menilai perkembangan terbaru sekarang ini yang di mana Partai Demokrat mulai mewacanakan pergantian Kepala KSP dengan menyebutkan dua nama tokoh politik adalah babak lanjut dari desakan tersebut.
"Jadi bagi Demokrat tidak ada alasan lagi bagi Moeldoko untuk bertahan, di desak terus supaya mundur. Karena enggak mundur, terus-terusan tuh di ledek, dinyinyirin bahwa KSP sekarang layak lah diganti sama Fahri atau Ngabalin," ucapnya.
"Itu bahasa satir sebenarnya, ngeledek, bahkan cendrung nyinyir suapaya Moeldoko harus mundur," demikian Adi Prayitno.
