Paka komunikasi politik, Effendi Gazali di Gedung KPK/RMOL
Ada upaya untuk menggiring opini publik terkait bergulirnya kasus suap izin ekspor benur dan korupsi bantuan sosial Covid-19 diarahkan untuk merusak citra pakar komunikasi politik, Effendi Gazali.
Menurut Effendi Gazali yang sempat dihadirkan KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut, upaya pembunuhan karakter dirinya disinyalir dilakukan oleh pihak yang ia sebut sebagai penyelundup benih lobster senilai Rp 50,4 triliun.
Oleh karenanya, ia berharap pengadilan segera menggelar agenda kasus tersebut dengan harapan penyelundup Rp 50,4 T segera terkuak.
"Kita saksikan, kalau-kalau penyelundup benih lobster Rp 50,4 T itu mau melancarkan fitnah-fitnah baru dengan mempengaruhi saksi dan sebagainya di pengadilan. Atau memakai segelintir oknum wartawan lagi untuk memelintir apa pun yang dinyatakan di persidangan," kata Effendi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/4).
Bicara soal penyelundup yang dimaksud, Effendi yang sempat menjabat sebagai Ketua Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2-KKP) ini mengaku sudah meminta kepada lembaga pimpinan Firli Bahuri buka-bukaan.
"Buktinya amat lugas. Sejak 2015 Peraturan Menteri Kelautan melarang ekspor benih lobster. Kalau tidak ada penyelundupan, maka sejak tahun 2016 industri lobster Vietnam harus mati. Karena 80% benurnya dari Indonesia. Faktanya, industri lobster Vietnam malah berkembang pesat," lanjutnya.
Di sisi lain, ia juga mempersoalkan minimnya kesadaran wartawan untuk leih kritis melihat lebih dalam kasus yang telah menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tersebut.
"Saya yakin amat banyak wartawan yang baik. Tapi kita tahulah, uang sebanyak itu bisa membuat segelintir wartawan jadi tidak
aware, apalagi bisa membuat
buzzer jadi sayang sama tokoh idola dan siap menyerang pihak yang mengetahui semua fakta itu," sambungnya.
"Tujuan penyelundup tetap, mematikan karakter saya agar tidak lagi kredibel meneriakkan penyelundupan benih lobster sejak 2015, dengan nilai total sekitar 50,4 T sampai saat ini," tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga tak habis pikir dengan aparat terkait yang terkesan belum tertarik untuk memeriksa dan menyelidik penyelundup benur dengan nilai yang fantastis itu.
"Mungkin tumpukan perkara masih berjejal. Padahal caranya amat gampang, panggil saja bagian karantina Kementerian Kelautan dan karantina di berbagai bandara serta pelabuhan! Rp 10,08 triliun per tahun loh. Bayangkan siapa saja yang harus terlibat agar penyelundupan ini bisa jalan terus bertahun-tahun?" tandasnya.
