Berita

Bendera Amerika Serikat dan Iran/Net

Dunia

Iran Tolak Tawaran Pelonggaran Sanksi AS Secara Bertahap, Kesepakatan Nuklir Kembali Buntu

MINGGU, 04 APRIL 2021 | 07:57 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kesepakatan nuklir Iran kembali menemui jalan buntu, baik Teheran maupun Washington enggan mengalah dan mengambil langkah pertama demi menyelesaikan masalah.

Iran dengan tegas menolak tawaran Amerika Serikat  (AS) untuk melonggarkan sanksi secara bertahap. Alih-alih, Teheran ingin Washington segera mencabut semua sanksi jika ingin menyelamatkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015.

"Tidak ada rencana langkah demi langkah yang sedang dipertimbangkan. Kebijakan definitif Republik Islam Iran adalah mencabut semua sanksi AS," kata  jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh pada Sabtu (3/4).


Tawaran pelonggaran sanksi secara bertahap muncul menjelang dialog antara Iran dengan negara-negara JCPOA yang akan dilakukan di Wina, Austria pada pekan depan, seperti dalam laporan Reuters.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan, fokus pembicaraan di Wina adalah langkah-langkah yang perlu diambil agar Iran kembali mematuhi kesepakatan nuklir.

Pada pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, AS meninggalkan kesepakatan nuklir pada 2018. Ia kemudian menerapkan kebijakan tekanan maksimum pada Iran dengan memberlakukan banyak sanksi. Sementara Teheran mulai memperkaya uraniumnya lagi melewati batas yang ditetapkan JCPOA.

Namun penggantinya, Joe Biden berusaha menghidupkan kembali kesepakatan. Biden mengatakan, AS akan kembali ke JCPOA jika Iran mematuhi kesepakatan. Di sisi lain, Teheran menyebut  akan mematuhi kesepakatan jika Washington mencabut semua sanksinya.

Menjelang dialog, Iran, China, Rusia, Prancis  melakukan pertemuan virtual pada Jumat (2/4) untuk membahas kembalinya AS.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan telah meminta Iran untuk menghindari pelanggaran komitmen nuklirnya. Ia juga meminta  Teheran untuk menunjukkan sikap konstruktif dalam pembicaraan dengan AS nanti.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya