Berita

Ilustrasi KPPU/Net

Politik

Kritik Ketua KPPU, Singgih Januratmoko: Praktik Monopoli Bisa Matikan Peternak Rakyat Mandiri

SABTU, 03 APRIL 2021 | 20:20 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pelaku peternakan rakyat mandiri tengah menghadapi dominasi bisnis atau monopoli integrator atau perusahaan raksasa perunggasan.

Soal itu, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo mengatakan bahwa monopoli boleh saja tapi perilakunya yang tak boleh.

“Di negara manapun monopoli ada, di Indonesia terdapat PT KAI dan PLN, yang tak boleh itu monopoli yang berprilaku kartel. Monopoli juga boleh asalkan terjadi secara natural, siapa yang paling efisiensi itu yang menang sehingga pesaingnya mati,” ujar Kodrat Wibowo baru-baru ini.


Pernyataan Kodrat itu pun mendapatkan kritik dari akademisi dan para peternak ayam yang tergabung dalam Koperasi Wira Sakti Utama Bogor.

Guru Besar Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Muladno mengatakan, pernyataan Ketua KPPU Kodrat Wibowo memicu kontroversi di kalangan peternak, ketika mereka menghadapi dominasi perusahaan raksasa.

“Perusahaan besar atau integrator itu memiliki inti plasma yang juga bermitra dengan peternak kecil dan didukung pemerintah, tapi ada banyak peternak mandiri yang mengalami kerugian akibat persaingan yang tak sehat atau dominasi dari perusahaan besar,” ujar Muladno kepada wartawan, Sabtu (4/3).

Menurutnya, walaupun monopoli tidak masalah tapi pernyataan tersebut berakibat pro dan kontra.

“Pernyataan KPPU tersebut memiliki semangat untuk membesarkan usaha, meningkatkan efisiensi, dan produktivitas dengan melibatkan rakyat dalam plasma, itu sah-sah saja,” ujarnya.

"Menjadi persoalan bila usaha inti plasma mereka besar, lalu memusnahkan peternak mandiri. Itu yang bahaya," imbuhnya.

Kata Muladno, pada titik ekstrem, masyarakat yang bermitra dalam plasma, keuntungan mereka yang datar-datar saja, bisa saja suatu saat dikurangi oleh integrator. Artinya, sudah tidak ada kontrol lagi terhadap dominasi integrator.

“Bila perusahaan besar bisa memenangi monopoli yang terjadi secara natural, maka peternak mandiri harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan akademisi,” ujar Muladno.

Pemerintah daerah, kata dia, harus melindungi peternak dengan membuat kebijakan yang berpihak kepada peternak mandiri, dan akademisi bekerja membantu dengan inovasi-inovasi untuk produksi yang efisien dan menghasilkan unggas yang berkualitas.

“Saya melihat perusahaan besar perunggasan juga bersaing satu sama lain. Bila antargajah bersaing, secara sadar dan tidak sadar yang kecil-kecil mati semua,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Singgih Januratmoko menyebutkan praktik monopoli hanya boleh dilakukan oleh negara, terutama yang menguasai hidup rakyat banyak termasuk dalam hal ini pangan.

“Bila monopoli dilakukan dalam dunia usaha yang menyentuh kehidupan rakyat banyak, akan membahayakan pasokan dan dari sisi usaha para pelaku usaha kecil bisa mati,” ujarnya.

Dalam bisnis perunggasan, menurut Singgih, para peternak mandiri memiliki modal terbatas.

Kata Singgih, dalam kondisi harga buruk dan pandemi, peternak mandiri akan kehabisan modal. Sementara integrator yang modalnya besar memiliki nafas panjang.

“Secara natural peternak rakyat mandiri akan musnah, dan terciptalah monopoli integrator. Meskipun natural, negara ini tak boleh tinggal diam ketika ada sebagian rakyat yang kehilangan mata pencariannya,” kata Singgih yang juga Ketua Umum DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar).

Lanjutnya, apabila pemerintah tak hadir dalam bisnis perunggasan, lalu tercipta monopoli, maka secara esensi negara mengkhianati amanat untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat.

“Ini yang harus diperhatikan oleh KPPU, bahwa negara menjamin dan melindungi rakyatnya. Praktik monopoli oleh pengusaha tak bisa dibenarkan,” pungkas Singgih.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya