Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Ujang Komarudin: Kebebasan Berpendapat Di Era Rezim Jokowi Hanya Dimiliki Buzzer

SABTU, 03 APRIL 2021 | 11:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dalam konteks hukum politik, kebebasan berpendapat di media sosial pada era rezim Presiden Joko Widodo sekarang ini hanya dimiliki oleh buzzer pemerintah, tapi untuk masyarakat dibungkam lewat peraturan perundang-undangan.

Begitulah yang diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (3/4).

"Jadi buzzer-buzzer punya peran besar dalam menjaga dan melindungi bos-bosnya. Dan juga untuk mengcounter berita-berita dari lawan politiknya," ujar Ujang Komarudin.

Pada faktanya, Direkrur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini melihat perlakuan tidak adil aparat pemerintah dalam hal penegakan hukum.

Sebagai contoh, Ujang Komarudin menyinggung soal kasus hukum Syahganda Nainggolan yang baru saja dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di sidang PN Depok, Kamis (1/4), karena dinilai menyebarkan kabar bohong atau hoax yang menyebabkan keonaran terkait aksi unjuk rasa menolak RUU omnibus law Cipta Kerja.

"Itulah faktanya. Pihak yang mengkritik bisa dikerjai dan dikriminalisasi. Di saat yang sama, mereka-mereka yang kritis di medos diberangus dengan UU," ucapnya.

Maka dari itu, Ujang memandang wajah hukum Indonesia sekarang ini masih jauh dari rasa keadilan. Karena, hukum masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kekuasaan dan jabatan, dan memihak pada mereka yang ada di lingkaran istana.

"Mereka yang beroposisi dikerjai, sedang mereka yang dilingkaran istana dilindungi. Tapi kita tetap harus optimis, semoga kedepan wajaj hukum kita tak bopeng dan berpihak pada keadilan dan kebenaran," demikian Ujang Komarudin menambahkan.

Populer

Hampir 2 Bulan Kosong, Presiden Jokowi dan Panglima TNI Disarankan Segera Tunjuk Pangkostrad Baru

Kamis, 13 Januari 2022 | 01:58

The Jerusalem Post: Prabowo Subianto Tokoh Utama di Balik Upaya Normalisasi Hubungan Israel-Indonesia

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:28

Ketua Umum HMI: Pelaporan Balik Terhadap Ubedilah Badrun Adalah Tindakan Salah Kaprah dan Bodoh

Minggu, 16 Januari 2022 | 07:17

Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Laporkan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep ke KPK

Senin, 10 Januari 2022 | 12:28

Jerry Massie: Memang Saham 100 M Kaesang Tidak Masuk Akal, Usahanya Saja Banyak yang Gagal

Selasa, 11 Januari 2022 | 16:38

Rizal Ramli: Pakde Jokowi, Tolong Jelaskan Siapa Akan Tinggal di Ibu Kota Negara Baru?

Senin, 17 Januari 2022 | 22:04

Soal Deklarasi Prabowo-Jokowi, Pengamat: Jika Maju Cawapres, Makin Kuat Jokowi Beda Kelas dengan SBY

Sabtu, 15 Januari 2022 | 17:54

UPDATE

Banyak Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Nasdem Sumut: Mahar Politik Salah Satu Penyebabnya

Jumat, 21 Januari 2022 | 03:30

Minta PDIP Pecat Arteria Dahlan, Gema Pasundan: Sudah Ngaco juga Sesat Pikir

Jumat, 21 Januari 2022 | 02:49

Bersiap Menuju 2024, PPP Kabupaten Probolinggo Mulai Rapatkan Barisan

Jumat, 21 Januari 2022 | 02:25

Ini Kode Suap Hakim Itong Cs Terkait Penanganan Perkara di PN Surabaya

Jumat, 21 Januari 2022 | 01:59

Tak Takut Merugi, PT TCT Sambut Baik Pengiriman Kembali Batubara PT AGM ke PLN

Jumat, 21 Januari 2022 | 01:44

Lieus Sungkharisma: Pindah Ibukota Negara Macam Mau Pindah Kontrakan Saja

Jumat, 21 Januari 2022 | 01:24

Penangkapan Hakim PN Surabaya Wujud Pentingnya Orkestrasi Pemberantasan Korupsi

Jumat, 21 Januari 2022 | 01:12

Bantu Negara Miskin, Pil Antivirus Covid-19 Segera Dibuat Versi Generik dan Murah

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:59

Resmi Berstatus Tersangka, Hakim Itong Langsung Menginap di Rutan KPK

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:58

Pulang Belajar Agama di Aceh Besar, Warga Aceh Utara Ini Ngaku Imam Mahdi

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:25

Selengkapnya