Penyelesaian Kisruh Demokrat Membuktikan Jokowi Tidak Mungkin Jadi Ketum PDIP

Masih ada yang meyakini Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri beradu pengaruh terkait Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

Pengamat politik M. Rizal Fadillah berpendapat, penolakan pengesahan KLB kubu Moeldoko bagian dari peningkatan posisi tawar PDIP atas Jokowi.

"Orang Jokowi saja bisa digagalkan," kata Rizal Fadillah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (3/4).

Perlu diketahui, Menkumham Yasonna H. Laloly adalah kader PDI Perjuangan. Sementara Moeldoko adalah orang dekat Jokowi yang menjabat sebagai Kepala KSP.

Dikaitkan dengan peluang Jokowi gantikan Megawati sebagai ketum PDIP, seperti berhembus wacana regenarasi di partai banteng itu, Rizal Fadillah melihatnya semakin jauh.

"Jokowi tidak mungkin memimpin PDIP. Mega dengan Jokowi bukan dua figur politik yang senantiasa menyatu," terang dia.

"Bagi Mega, Jokowi adalah petugas partai, yang sering tak sejalan dengan kepentingan partai. Politik dinasti akan mendahulukan Puan Maharani ketimbang lainnya, termasuk Jokowi," lanjut Rizal Fadillah menambahkan.

Menkumham Yasonna H. Laloly sebelumnya mengungkapkan, Jokowi dan Megawati tidak cawe-cawe terkait kisruh internal Partai Demokrat.

Pada prinsipnya, lanjut Yasonna, dua tokoh itu bepesan agar konflik Demokrat diputuskan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.