Kritik Impor Jahe, Ketua Senator: Kebijakan Yang Tidak Mendukung Kemakmuran Petani

Untuk memenuhi kebutuhan pasar, pemerintah telah mengimpor 24,4 ribu ton jahe pada 2020 dan 2021.

Jumlah tersebut terdiri dari 17.893,6 ton jahe yang diimpor 79 perusahaan sepanjang tahun lalu, dan 6.524,2 ton jahe yang diimpor 46 perusahaan di tahun ini.

Kebijakan itu mendapat kritikan dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, pemerintah harus memberikan perhatian serius.

"Pemerintah harus memberikan pertanian serius terhadap impor tersebut. Permintaan pasar terhadap jahe cukup tinggi. Sayang hal ini tidak diimbangi penambahan produksi. Inilah alasan akhirnya jahe diimpor. Tapi tentu keputusan ini tidak mendukung kemakmuran petani kita," kata LaNyalla, Jumat (2/4).

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu berharap pemerintah sigap dalam menghadapi permintaan pasar.

"Di Indonesia, setiap kabupaten memiliki dinas pertanian yang dapat secara cepat merespons kebutuhan pasar terhadap jahe. Hal ini menjadi kesempatan bagi petani untuk memiliki penghasilan saat masa pandemi. Jadi sekali lagi, orientasi impor harus terus dievaluasi," katanya.

LaNyalla mengatakan, hal seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten yang memiliki peluang-peluang memproduksi jahe atau tanaman lainnya yang mampu ditingkatkan, jika tren permintaan pasar meningkat.

Ketua senator asal Jawa Timur itu menambahkan, di Indonesia sebenarnya setiap jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik. Meskipun ada sebagian komoditas yang memang harus ditutupi dengan impor.

"Ini sebenarnya keuntungan buat kita. Indonesia sudah disediakan alam yang makmur, tinggal kita mengolahnya dengan maksimal, dengan pendekatan inovasi kombinasi bio teknologi, dan otomasi. Yang tujuan akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah harus hadir," tukasnya.

LaNyalla meminta pemerintah daerah untuk menggerakan petani untuk memproduksi berbagai jenis tanaman dan pangan yang cocok dan sesuai dengan wilayahnya.