Bursah Zarnubi: Keputusan Pemerintah Tolak Demokrat Versi KLB Baik Untuk Demokrasi

Keputusan pemerintah menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) merupakan langkah bijaksana.

Menurut Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi, penolakan tersebut juga akan berdampak positif bagi pembangunan demokrasi di Indonesia.

"Keputusan pemerintah menolak kepengurusan hasil KLB Demokrat harus kita apresiasi. Kita memandang keputusan ini telah berdampak positif dalam menjaga marwah demokrasi di tanah air," kata Bursah kepada wartawan, Kamis (1/4).

Ke depan, Bursah berharap kedua kubu yang sempat bersitegang dapat menerima keputusan pemerintah dengan legawa dan mengakhiri konflik dengan tetap menjaga diskursus publik yang sehat dan beradab.

“Saya ucapkan selamat kepada AHY yang secara politik telah memenangkan konflik yang terjadi. Tetaplah bersikap patriotik dalam memimpin partai. Ke depan sebaiknya tidak ada lagi pengurus partai yang saling mengejek dengan pihak lawan,” lanjutnya.

Pun demikian kepada pihak Moeldoko. Ketum Partai Bintang Refomasi ini berharap agar mantan Panglima TNI itu tidak perlu lagi menjadikan Demokrat sebagai wadah berpolitik praktis, melainkan disalurkan ke partai politik baru dengan platform baru.

“Saya menantang Pak Moeldoko untuk bergabung bersama kami dan para aktivis muda, membuat partai baru dengan platform baru yang lebih berpihak kepada rakyat dan pemberdayaan sektor pertanian, UMKM,dan perburuhan. Itu jalur legal konstitusional yang lebih bermartabat,” jelas Ketum Partai Bintang Reformasi ini.

“Jika Pak Moeldoko setuju, kami siap berdialog sambil ngopi-ngopi membicarakan partai baru ini,” tutupnya.