Berita

Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer/Net

Politik

Relawan Joman Tuntut AHY Minta Maaf Ke Jokowi

KAMIS, 01 APRIL 2021 | 11:10 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Keputusan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly seharusnya membuat Partai Demokrat merasa malu. Sebab selama ini selalu menyeret nama Presiden Joko Widodo dalam pusaran konflik internal mereka.

Begitu kata Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer menanggapi dinamika yang terjadi di Partai Demokrat hingga terbitnya pengumuman Menkumham.

Joman menilai seharusnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Joko Widodo.

Sebab menurutnya, keputusan pemerintah tidak mengesahkan kubu Moeldoko dengan dasar cacat legalitas dan cacat adminitrasi merupakan pembuktian Jokowi netral.

"Malu dan harusnya minta maaf. Sudah teriak-teriak ke sana kemari. Tuduh dan main fitnah, akhirnya semua terang benderang ketika pemerintah menyatakan KLB tidak bisa disahkan," kata Noel kepada wartawan, Kamis (1/4).

Dia mendesak agar AHY kembali tampil di publik untuk menyampaikan minta maaf secara terbuka kepada Jokowi. Sebagai anak muda, sambung Noel, AHY harus bisa menunjukkan sikap gentleman dan berani bertanggung jawab.

"AHY juga pimpinan partai. Harus berani bertanggung jawab," tandas aktivis 1998 ini.

Noel mengingatkan bahwa pola lama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mencari popularitas sudah tidak laku di era kekinian.

Apalagi, jika sampai mengkonstruksi opini bahwa pemerintah zalim dan Jokowi cawe-cawe di internal partai.

"Nyatanya kan tidak. Pemerintah mengambil keputusan berdasar data-data legalitas saja. Tidak ada niat untuk membelah Partai Demokrat. Ini kan konflik internal yang didesain untuk menyeret nama Jokowi. Ujungnya pencitraan ala SBY lah," papar Noel.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

Sabtu, 27 April 2024 | 01:36

Sikap Ksatria Prabowo Perlu Ditiru Para Elite Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 01:11

Gus Fawait Resmi Didukung Gerindra Maju Bacabup Jember

Sabtu, 27 April 2024 | 00:59

Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Bisa Dinginkan Suhu Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 00:31

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan

Jumat, 26 April 2024 | 23:55

Menlu RI Luncurkan Buku "Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" di HWPA Award 2023

Jumat, 26 April 2024 | 23:37

Indonesia Tim Pertama yang Jebol Gawang Korsel, Pimpinan Komisi X: Prestasi yang Patut Diapresiasi

Jumat, 26 April 2024 | 23:33

Konfrontasi Barat Semakin Masif, Rusia Ajak Sekutu Asia Sering-sering Latihan Militer

Jumat, 26 April 2024 | 23:21

Menlu RI: Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Melonjak 50 Persen Jadi 53.598

Jumat, 26 April 2024 | 23:06

Ubedilah: 26 Tahun Reformasi, Demokrasi Memburuk

Jumat, 26 April 2024 | 23:01

Selengkapnya