Christine Schraner Burgener, utusan khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Antonio Guterres
Tindakan pasukan Militer yang semakin keras terhadap para demonstran anti-kudeta menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perang saudara di Myanmar.
Peringatan tersebut disampaikan Christine Schraner Burgener, utusan khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Myanmar pada Rabu (31/3) waktu setempat.
Burgener mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa ketika militer, yang secara resmi dikenal sebagai Tatmadaw, telah meningkatkan penindasan berdarahnya, kelompok-kelompok etnis bersenjata di negara itu "mengambil sikap oposisi yang jelas, meningkatkan kemungkinan perang saudara pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya."
"Kekejaman militer terlalu parah," katanya dalam konsultasi tertutup dengan dewan, menurut salinan ucapannya yang dilihat oleh Anadolu Agency.
"Kelompok-kelompok rentan yang membutuhkan bantuan kemanusiaan termasuk etnis minoritas dan orang-orang Rohingya akan paling menderita, tetapi tak terelakkan, seluruh negara di ambang negara yang gagal," lanjutnya.
Setidaknya 141 orang, termasuk anak-anak, ditembak mati oleh rezim militer yang berkuasa di Myanmar pada hari Sabtu dalam tindakan keras terhadap protes pro-demokrasi yang meletus setelah perebutan kekuasaan 1 Februari oleh junta. Pembunuhan massal tersebut menandai hari paling berdarah sejak kudeta terjadi.
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah pemantau yang berbasis di Thailand, menempatkan korban tewas sejak kudeta 1 Februari militer pada 536 setelah 15 orang tewas pada hari Rabu saja.
Burgener juga memohon kepada negara-negara anggota untuk mengambil tindakan, dengan mengatakan "pertumpahan darah sudah dekat."
"Kejahatan internasional paling serius dan pelanggaran hukum internasional tampaknya terjadi di depan mata. Saya khawatir kecenderungan ini akan menjadi lebih berdarah karena Panglima Tertinggi tampaknya bertekad untuk memperkuat cengkeramannya yang melanggar hukum atas kekuasaan dengan kekerasan," katanya.
"Dewan ini harus mempertimbangkan tindakan yang berpotensi signifikan yang dapat membalikkan arah peristiwa di Myanmar. Melihat ke belakang sepuluh tahun dari sekarang, bagaimana sejarah menilai kelambanan ini? Saya harap Anda dapat bertindak sementara masih ada waktu untuk menghindari hasil terburuk dengan mengatasi kehati-hatian dan ketidaksetujuan," tambahnya.
Kekacauan di Myanmar terjadi sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi setelah partainya Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memperoleh keuntungan besar dalam pemilihan nasional pada bulan November.
Sebagai tanggapan atas kudeta, kelompok sipil di seluruh negeri meluncurkan kampanye pembangkangan sipil yang mencakup demonstrasi massa dan aksi duduk yang berujung pada tindakan keras aparat keamanan.
