Berita

Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun/Net

Dunia

China Desak Myanmar Kembalikan Transisi Demokrasi Demi Kepentingan Bersama

KAMIS, 01 APRIL 2021 | 08:18 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China mendesak Myanmar untuk memulihkan stabilitas dengan melakukan transisi demokrasi. Meski desakan tersebut tidak diiringi dengan penggunaan sanksi seperti yang dilakukan beberapa negara lain.

Desakan itu disampaikan oleh Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Zhang Jun dalam pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB pada Rabu (31/3).

"China berharap Myanmar akan memulihkan perdamaian, stabilitas, dan ketertiban konstitusional sedini mungkin dan terus memajukan transisi demokrasi dengan mantap," kata Zhang, seperti dikutip AFP.


"Menjaga perdamaian dan stabilitas di Myanmar adalah kepentingan bersama komunitas internasional. Jika Myanmar mengalami turbulensi yang berkepanjangan, itu akan menjadi bencana bagi Myanmar dan kawasan secara keseluruhan," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Zhang mengatakan, China tetap menolak pemberlakuan sanksi sebagai tekanan sepihak karena akan memperburuk keadaan.

Ia juga menyerukan perlindungan bisnis asing, di mana puluhan pabrik China di Myanmar mengalami pengrusakan akibat sentimen anti-China.

"Kehidupan dan properti orang Myanmar dan warga negara asing serta bisnis harus dilindungi, dan setiap serangan terhadap mereka tidak dapat diterima," kata Zhang.

Zhang kemudian mengapresiasi upaya ASEAN dan mendukung gagasan untuk melakukan pertemuan tingkat tinggi khusus untuk menyelesaikan masalah di Myanmar dengan cara ASEAN.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya