Anggota DPD RI, Fahira Idris/Net
Keputusan pemerintah pusat untuk melibatkan pemerintah daerah dalam menggodok sanksi atas larangan mudik lebaran 2021 dianggap sebagai langkah tepat.
Sebab dengan campur tangan daerah, pencegahan penularan Covid-19 yang menjadi tujuan larangan mudik akan efektif.
“Pelibatan pemerintah daerah terkait sanksi akan membuat aturan larangan mudik ini lebih efektif karena pencegahan sudah mulai dilakukan dari hulu sampai hilir," kata Anggota DPD RI, Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/3).
Ke depan, Fahira berharap pemerintah daerah bisa bersikap tegas dengan memastikan pemudik tidak balik kampung di tengah pandemi Covid-19 yang masih mengkhawatirkan.
"Model pencegahan yang berlapis ini diharapkan menutup semua celah hingga aturan larangan mudik benar-benar terimplementasikan dengan baik,†lanjut Fahira.
Fahira berharap aturan detail soal larangan mudik Lebaran 2021 ini bisa segera rampung dan disebarluaskan secara masif ke seluruh masyarakat. Komunikasi dan sosialisasi bersifat persuasif terhadap aturan larangan mudik juga diharapkan menjadi strategi utama dibanding sosialisasi yang lebih mengedepankan sanksi.
Selain itu, kepada masyarakat, terutama umat muslim diminta
legowo menunda mudik agar ke depan pandemi bisa terkendali.
“Saya sangat berharap kita semua lapangkan hati untuk ikhlas dan taat terhadap aturan larangan mudik ini. Kesabaran dan keikhlasan kita ini semoga menjadi pintu berkah bagi negeri ini agar segera dibebaskan dari pandemi ini," tandasnya.
