Situasi keamanan yang semakin tidak stabil di Myanmar memaksa pemerintah AS memerintahkan semua diplomat non esensial untuk segera meninggalkan negara Asia Tenggara itu pada Selasa (30/3) waktu setempat.
Perintah itu datang tak lama setelah terjadi tindakan keras militer terhadap demonstran pro-demokrasi mencapai hari paling berdarah pada akhir pekan lalu.
"Militer Burma telah menahan dan menggulingkan pejabat pemerintah terpilih. Protes dan demonstrasi menentang kekuasaan militer telah terjadi dan diperkirakan akan terus berlanjut," kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari AFP, Rabu (31/3).
Sebelumnya, pemerintahan Biden telah mengizinkan pegawai pemerintah non-darurat dan keluarga mereka untuk meninggalkan negara itu pada 14 Februari lalu, yang pada saat itu merupakan hari-hari awal upaya kekerasan militer untuk memadamkan perbedaan pendapat.
"Departemen Luar Negeri membuat keputusan untuk mengesahkan perintah keberangkatan dari Burma karena keselamatan dan keamanan personel pemerintah AS dan tanggungan mereka, serta warga negara AS adalah prioritas tertinggi departemen," kata seorang juru bicara.
Setidaknya 141 orang, termasuk anak-anak, ditembak mati oleh rezim militer yang berkuasa di Myanmar pada hari Sabtu dalam tindakan keras terhadap protes pro-demokrasi yang meletus setelah perebutan kekuasaan 1 Februari oleh junta.
Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik mengatakan pembunuhan delapan pengunjuk rasa oleh polisi dan pasukan keamanan pada hari Selasa membuat jumlah total demonstran yang terbunuh menjadi setidaknya 521.
Situasi kacau terus meningkat di Myanmar sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi setelah partainya Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memperoleh keuntungan besar dalam pemilihan nasional pada bulan November.
Menanggapi kudeta tersebut, kelompok sipil di seluruh negeri meluncurkan kampanye pembangkangan sipil yang mencakup demonstrasi massa dan aksi duduk.
AS, Inggris, dan UE semuanya telah menjatuhkan sanksi sebagai tanggapan atas kudeta dan tindakan keras, tetapi sejauh ini tekanan diplomatik belum berhasil mengubah situasi Myanmar.
