Berita

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo/Ist

Kesehatan

Tegas, Doni Monardo Minta Pemprov Kaltara Antisipasi Corona Melalui Lintas Batas Negara

RABU, 31 MARET 2021 | 03:46 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kewaspadaan terhadap potensi penularan Covid-19 harus benar-benar diperhatikan oleh seluruh pemerintah daerah.

Seperti di Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo meminta wilayah tersebut mengantisipasi penularan Covid-19 dari aktivitas keluar masuk WNI maupun WNA melalui lintas batas negara di wilayah Kabupaten Nunukan dan pintu perbatasan lainnya di Kalimantan Utara.

Menurut Doni, adanya mobilitas penduduk, baik WNI maupun WNA tersebut sangat berpotensi menjadi penyebab meningkatkan angka kasus Covid-19 apabila tidak ada penanganan khusus wilayah perbatasan.


“Kita harus antisipasi. Kita harus waspada,” jelas Doni dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan di Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (30/3).

Berdasarkan data WNI dan WNA yang tiba di Tanah Air melalui jalur resmi bandara Soekarno-Hatta di Tangerang sejak akhir Desember 2020 hingga 26 Maret 2021, kata Doni, ada 614 orang dari total 1.974 yang dilaporkan terkonfirmasi positif Covid-19.

Padahal sebelumnya mereka telah mengantongi surat negatif swab dari negara asal.

“Sampai dengan hari ini, mereka yang dinyatakan positif dari luar negeri setelah melalui dua kali swab PCR ada 614 orang yang positif Covid-19,” urai Doni.

Melihat dari fenomena tersebut, maka Doni yakin tidak menutup kemungkinan potensi penularan virus SARS-CoV-2 dapat lebih banyak terjadi di lintas batas seperti yang ada di Kaltara.

Terlebih masih banyak pintu masuk ilegal atau yang lebih dikenal dengan ‘jalur tikus’ di wilayah Kaltara. Sebab, penularan Covid-19 yang dibawa WNI dan WNA tersebut dapat berakibat fatal apabila berdampak langsung kepada para kelompok rentan dan bagi penderita komorbid atau penyakit penyerta yang ada di rumah.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

UPDATE

Menteri Haji Usul BPIH 2027 Naik 10-15 Persen

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:22

Perpres Ojol 2026 Dikebut, Ini 3 Tarif yang Bakal Diatur Pemerintah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:12

Film Insidious: Out of the Further Resmi Tayang di Indonesia, Ini Sinopsisnya

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:01

Penyegaran AKD Golkar Strategis Perkuat Kinerja DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:54

Rupiah Menguat Rp17.840 Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:38

Trump Hentikan Latihan Militer AS-Korsel Lebih Cepat Demi Hubungan Baik dengan Korut

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:26

IGCE 2026 Momentum Indonesia Jadi Raksasa Geothermal Dunia

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:23

Polri-Kejagung Kompak Minta Hakim Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:21

Mantan Pelatih Pelatnas Panjat Tebing Jadi Tersangka Pelecehan Atlet

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:01

Gerak Cepat Pemerintah Harus Dirasakan Rakyat NTT

Rabu, 19 Agustus 2026 | 16:45

Selengkapnya