Berita

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Luhut Pastikan Pemerintah Tak Campuri Kontestasi Ketum Kadin

SELASA, 30 MARET 2021 | 19:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah tidak akan pernah ikut campur dalam kontestasi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) periode 2021-2026.

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam pertemuan dengan beberapa orang pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pusat dan daerah, Selasa (30/1).

Ketegasan tersebut disampaikan Menko Luhut menjawab pertanyaan beberapa Ketua Umum Kadin provinsi yang datang menemuinya untuk bersilaturahmi sekaligus berdialog di kantornya di Jakarta.


“Pemerintah tidak memihak kandidat manapun dan justru mendukung Kadin yang bermartabat. Pilihlah dengan hati nurani siapa yang terbaik untuk memimpin Kadin ke depan. Perhatikan rekam jejak supaya dapat pilihan terbaik,” tegas Menko Luhut.

Menko dua periode ini mengatakan, Kadin Indonesia pada masa mendatang harus lebih fokus pada pemberdayaan daerah dan UMKM.

Luhut mengatakan, Pemerintah siap bekerja sama lebih erat dan efektif dengan Kadin Indonesia.

Ditambahkan oleh Jubir Menko Marves Jodi Mahardi bahwa Menko Luhut sempat membahas perihal pemilihan Calon Ketua Kadin periode mendatang  kepada Presiden.

"Presiden menegaskan bahwa Pemerintah tidak memiliki kepentingan mendukung salah satu calon, yang penting proses pemilihan berjalan demokratis dan yakin yang terpilih adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara," tutupnya.
Jelang pergantian Ketum Kadin periode 2021-2026, ada dua sosok kuat yang mulai melakukan konsolidasi. Dua nama itu itu Ketua Kadin Anindya Bakrie Arsjad Rasjid.

Kedua orang itu yang gencar melakukan safari politik ke Kadin daerah-daerah. Untuk Arsjad bahkan sudah mendapatkan restu dari dua orang anggota kabinet, yakni Muhammad Lutfi selaku Mendag dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya