Berita

Pendiri Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi/Repro

Politik

Singgung Dinasti Politik, Adhie Massardi: Jika Organisasi Kumpulan Orang Buruk, Rusaklah Negara

SELASA, 30 MARET 2021 | 17:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dinasti politik menjadi masalah baru dalam demokrasi modern. Salah satu musababnya adalah diabaikannya perintah reformasi melawan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pendiri Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengutip hadist qolbu yang diejawantahkan dengan masalah kekinian.

Adhie Massardi mengungkapkan dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, masalah kekinian itu yakni dinasti politik dalam sebuah partai politik.


"Sesungguhnya dalam negara demokrasi itu terdapat organisasi, jika organisasi itu terdiri dari orang-orang baik, maka baiklah negara itu. Jika organisasi itu merupakan kumpulan orang-orang buruk, maka rusaklah negara," ujar Adhie Massardi saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk 'KKN+D dan Dampak Besarnya' pada Selasa (30/3).  

"Ketahuilah, organisasi itu adalah parpol (partai politik)," imbuhnya menegaskan.

Menurut Adhie Massardi, partai politik merupakan salah satu organisasi yang berperan penting.

Sebabnya partai politik mengetahui banyak hal, termasuk tentang dinasti politik. 
"Kita semua sebagai warga negara memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kebijakan disiapkan, siapa yang memutuskan, apa legitimasi mereka yang memutuskan dan kapan keputusan diambil atas nama rakyat Indonesia," tuturnya.

"Tapi semua itu hanya diketahui orang-orang parpol. Itu dampak dinasti di parpol," demikian Juru Bicara Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini.

Selain Adhie Massardi, Direktur Eksekutif INFUS Gde Siriana Yusuf pun turut menadi narasumber dalam serial diskusi daring yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL tersebut.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya