Joe Biden dan Rizal Ramli/Rep
MENTERI terbalik! Maksudnya plesetan untuk Menteri Keuangan SMI yang dianggap terbaik oleh lembaga dunia debitor, konon karena keberaniannya berutang dengan bunga tinggi. Jangan hanya berani sama rakyat kecil. Semua sing printil (kecil-kecil) dipajakin.
Kritik dan sindiran yang selalu muncul dari Dr. Rizal Ramli dikenal dengan panggilan RR, baik di sosial media, melalui seminar sekarang webinar, podcast tokoh, ataupun talkshow di TV nasional.
Jika diamati kritik dan sindiran tersebut sejak tahun 2017. Bahkan jauh sebelumnya. "Teriakan" RR adalah naikkan pajak, untuk orang kaya, pengusaha/industiawan besar dan investor asing.
Para pengusaha besar yang dimaksud RR, sang begawan ekonom yang pernah menjadi penasehat ekonomi PBB bersama beberapa tokoh dunia pemegang nobel, adalah seperti pengusaha sawit dan tambang, terutama batu bara dan pengusaha/investor asing yang selalu mendapat kemudahan berupa
tax holiday, jika ada tunggakan pajak tidak ada yang dibawa ke pengadilan.
Sementara mereka diberikan kebebasan mengeruk keuntungan selama berpuluh tahun. Mungkin itu sebabnya RR sampai sekarang masih konsisten menyebut Menteri Keuangan Terbalik untuk Sri Mulyani (SMI), pembantu Presiden Jokowi, yang juga pernah tersandung kasus besar Bank Century di era SBY.
Joe Biden, Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat yang baru saja mengalahkan pertahana Presiden Trump dari Partai Republik secara telak dengan angka peroleh terbesar sejak Pilpres AS.
Berpendapat sama dengan Rizal Ramli, anggaran negara harus dicukupi dari pajak. Untuk bisa membiayai pembangunan besar-besaran. Sumber anggaran itu harus dari pajak.
Biden tidak butuh pencitraan, bermesraan dengan konglomerat. Biden yang belum seumur jagung memerintah. Berani menaikan pajak untuk orang kaya, dan harus naik, maunya naik 36 persen. Sangat berlawanan dengan kebijakan Trump yang memanjakan para orang kaya dengan pajak rendah 21 persen.
Baru 2 bulan memerintah Biden berhasil mendapat persetujuan parlemen sebanyak 1,9 triliun dolar AS untuk bantuan untuk golongan bawah. Dari jajak pendapat Biden mendapatkan dukungan 70 persen termasuk terbesar dari para pendahulunya.
Berbeda dengan Indonesia, lembaga jajak pendapat "tidak jelas" darimana sumber dananya, konon cenderung memberikan dukungan besar terhadap rezim yang berkuasa yang keperpihakannya kurang terhadap rakyat kecil, tentu berbeda jauh dengan kondisi kesusahan ekonomi secara nyata yang dirasakan masyarakat.
Akibat keberpihakan rezim Jokowi kepada orang kaya, disparitas antara-orang kaya dan miskin di Indonesia yang semakin besar di tengah pandemik Covid-19 sudah diprediksi oleh Rizal Ramli, ratio pendapatan pajak semakin rendah (terendah sejak jaman orde baru), karena tidak berani menaikan pajak buat orang kaya.
Dalam kondisi pandemi orang kaya malah semakin kaya, yang miskin semakin kejepit. Kondisi ini sebenarnya sangat berbahaya.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengungkap 30 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bangkrut akibat kebijakan pembatasan sosial di dalam negeri di tengah pandemi Covid-19, hanya tersisa sekitar 34 juta unit usaha wong cilik atau berkurang hampir 50 persen dari posisi 2019 lalu yang sebanyak 64 juta unit usaha.
Pemerintah Jokowi seharusnya melakukan perubahan kebijakan seperti yang dilakukan Joe Biden dan diteriakan cukup lama oleh Rizal Ramli. Malah sekarang bersibuk-sibuk membangun ibukota yang bukan prioritas utama kebutuhan rakyat. Utang semakin menggunung. Warisan yang tidak elok untuk generasi mendatang.
Jika tidak sanggup banting stir, sebaiknya
give up. Semoga bijak.
Penulis adalah pengamat kebijakan publik, Sekjen FKP2B, aktivis pergerakan 77-78.
