Berita

Ilustrasi

Nusantara

Selamatkan Peternak Mandiri, FKPI Minta SK Menteri Pertanian Soal Impor Induk Ayam Dicabut

SELASA, 30 MARET 2021 | 08:04 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Forum Komunikasi Pembibitan Indonesia (FKPI) mendesak Kementerian Pertanian mencabut Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 13966/Kpts/PK.230/F/2020 yang memangkas impor grand parents stock (GPS) atau indukan induk ayam pedaging dan petelur.

Surat itu mengurangi jumlah impor GPS dari 707.000 ekor GPS menjadi 600.000. Tujuannya agar tak terjadi over supply pada final stock (FS) berupa ayam pedaging dan petelur di pasar.

Ketua FKPI, Noufal Hadi menyebutkan, pada dasarnya jika SK Mentan itu diterapkan dengan baik, maka akan berdampak positif. Tetapi, dalam implementasinya tidak demikian.


“Tujuannya bagus agar harga stabil, tapi persoalannya 64 persen impor GPS dikuasai oleh dua inetgrator Charoen Phokpand Indonesia dan Japfa Comfeed. Mereka menyalurkan GPS ke afiliasinya. Sementara peternak mandiri sulit mendapatkan GPS dari integrator,” ujar Noufal Hadi dalam keterangannya, Selasa (30/3).

Kebijakan pemerintah tersebut, kata Noufal, membuat peternak mandiri yang menyuplai 20 persen ayam potong nasional seperti tak dipedulikan pemerintah.

Pengurangan GPS untuk peternak mandiri ini juga menjadi perhatian peternak sekaligus Ketua Dewan Pembina Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Tri Hardianto.

“Kementerian Pertanian atau Dirjen Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) boleh saja mengurangi impor GPS, tapi jangan memangkas GPS untuk peternak rakyat mandiri,” kata Hardianto.

Soal pengurangan GPS yang terjadi pada beberapa peternak mandiri, menurutnya bersumber kepada kesalahan perhitungan dalam indeks prestasi dalam surat Dirjen PKH nomor B-15002/PK.010/F2.5/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020.

"Dirjen PKH menyamakan antara inetgrator dengan peternak mandiri yang seharusnya dibelah dulu sebelum diberi penilaian. Jatah GPS untuk integrator berorientasi ekspor harus dibedakan dengan peternak mandiri," terangnya.

"Jangan memasukkan variabel ekspor dalam penilaian bagi peternak mandiri. Dengan penilaian itu, akhirnya jatah mereka dikurangi,” sambungnya.

Tri Hardianto mengatakan, seharusnya pemerintah membuat kriteria antara integrator dan peternak mandiri rakyat dalam menentukan kuota impor GPS.

“Selain itu pemerintah juga jangan memberikan jatah GPS kepada integrator-integrator asing yang baru, tapi berikan jatah tersebut kepada koperasi perunggasan agar peternak mandiri memiliki daya tawar terhadap integrator asing,” katanya.

Ditambahkan Noufal Hadi, dia mengharapkan ada peninjauan ulang terkait keputusan jumlah kuota GPS. Sehingga bisa mencukupi kebutuhan day old chicken atau bibit anak ayam bagi peternak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Saat ini, peternak mandiri yang kesulitan mendapatkan GPS dan harus membelinya dari tangan ketiga dengan harga tinggi.

"Ini tentu akan berimbas terhadap biaya produksi yang membuat harga ayam potong tak sesuai dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang disesuaikan pemerintah, yang akhirnya membuat peternak kecil merugi," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya