Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net
Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menghapus ujian nasional (UN) dan menjadikan nilai rapor sebagai pertimbangan jalur prestasi masuk ke sekolah unggulan diprediksi akan menimbulkan kecurangan.
Kesimpulan itu didapatkan dari survei yang dilakukan Ikatan Guru Indonesia (IGI) kepada 410 responden yang terdiri dari guru-guru di Tanah Air. Hasilnya, sebanyak 81,94 persen guru mengaku bahwa nilai rapor bisa dimanipulasi.
Tentu saja hal itu menjadi sorotan banyak pihak, salah satunya dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Mantan Ketua Umum PSSI itu mengaku telah lama mendengar terjadinya hal tersebut.
"Saya sudah lama mendengar hal ini, di mana orangtua meminta guru menaikkan angka rapor dengan berbagai cara, melalui banyak pendekatan, bahkan mungkin ancaman," tutur LaNyalla, Senin (29/3).
Semestinya orangtua, lanjutnya, memacu prestasi anak-anak mereka dengan tindakan terpuji, dan bukan melalui jalur-jalur pintas yang memanipulasi data.
"Orangtua harusnya mengajari anak-anak mereka untuk tidak melakukan aksi tak terpuji seperti menyogok atau aksi ancam mengancam demi prestasi akademik yang baik," ujar LaNyalla.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu menilai, jika hal ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin kita akan mendapati kualitas pendidikan kita akan semakin merosot, baik dari segi kualitas akademik maupun moralitas.
"Sebaiknya orangtua harus mulai sadar bahwa sekolah bukan hanya pintar dengan angka-angka yang tinggi, tetapi juga dengan moral yang baik. Tujuan pendidikan tak akan tercapai jika komponen pendidikan kita rusak," ujar LaNyalla.
Ketua senator dapil Jawa Timur itu meminta baik orangtua, guru dan peserta didik harus sama-sama menyadari kejujuran dalam mengejar prestasi.
"Saya mengimbau kepada orangtua untuk tak hanya mengincar sekolah favorit, tetapi kita bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan melalui kejujuran dalam mengejar prestasi," tegas LaNyalla.
IGI melakukan survei kepada 410 responden yang terdiri dari guru-guru di Tanah Air. Hasilnya, sebanyak 81,94 persen guru mengaku bahwa nilai rapor bisa dimanipulasi. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim, Minggu (29/3).
Jelas dia, mereka yang yakin bisa memanipulasi rapor umumnya belum menggunakan e-rapor, atau tahu bahwa masih banyak sekolah yang belum menggunakan e-rapor. Sedangkan guru-guru yang sepakat dengan jalur prestasi melalui nilai rapor, mengaku selama ini mereka sudah menggunakan e-rapor sehingga sangat sulit atau tidak mungkin lagi memanipulasi nilai rapor.
"Data keseluruhan yang kami peroleh, hanya 30 persen sampai 40 persen sekolah di Indonesia yang sudah menggunakan e-rapor. Karena itu penerimaan siswa baru lewat jalur prestasi tidak layak untuk digunakan," ucap Ramli.
