Ungkit Dugaan Moeldoko Terlibat ‘Operasi Sajadah’, Rachland: Masak Kini Mau Kuliahi Kami Kebhinnekaan?

Pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko tentang pertarungan ideologis di internal Partai Demokrat menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat.

Sementara politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik justru mengorek track record mantan panglima TNI itu.

Moeldoko, kata Rachland, dulu Pangdam Siliwangi dan diduga bertanggung jawab atas "Operasi Sajadah", 2011 silam. Pasalnya, tentara di bawahnya dituding mengintimidasi, memaksa dengan kekerasan pengikut Ahmadiyah di Cikeusik berpindah keyakinan.

"Kini Moeldoko mau kuliahi kita kebhinnekaan? Dia bukan jenderal kanan?" kata Rachland Nashidik, Senin (29/3).

Rachland melanjutkan, pada Agustus 2011, kemungkinan besar akibat Operasi Sajadah itu, Moeldoko dicopot dari Pangdam Siliwangi. Artinya, tidak sampai setahun dia memimpin TNI di Jabar.

Baru pada 2013, konon atas jasa Jenderal Pramono Edhie Wibowo, Moeldoko diberi maaf Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan diangkat jadi Kepala Staf Angkatan Darat.

"Bisa dimaklumi SBY begitu terpukul. Karir Moeldoko harusnya tamat akibat Operasi Sajadah. Dia dicopot dari Pangdam Siliwangi dan dua tahun di parkir," kata Aktivis 98' ini.

"Atas jasa Jenderal Pramono Edhie, SBY memberinya second chance (kesempatan kedua). Mengangkat jenderal tak kenal budi ini jadi KSAD dan Panglima TNI," pungkasnya.

Moeldoko sebelumnya menyebutkan ada pertarungan ideologis di tubuh partai demokrat menjelang Pemilu 2024. Atas dasar itulah, dia rela memimpin Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

"Saya orang yang didaulat untuk memimpin Partai Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Partai Demokrat. Terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024," katanya pada Minggu (28/3) kemarin.

Pertarungan tersebut, kata Moeldoko sangat terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.

"Jadi ini bukan sekadar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenal," kata Moeldoko.