Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo/Net

Politik

Embargo Vaksin AstraZeneca, Rahmad Handoyo: Saatnya Dorong Percepatan Produksi Vaksin Dalam Negeri

SENIN, 29 MARET 2021 | 14:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Guna mengantisipasi dampak terjadinya embargo vaksin AstraZaneca di India, Pemerintah Indonesia didesak untuk segera melakukan pengembangan dan méndorong serta memperbanyak produk vaksin dalam negeri.

Hal itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo soal embargo terhadap vaksin AstraZaneca akibat lonjakan kasus Covid-19 di India belakangan ini, Senin (29/3).

"Embargo ini bisa merembet di negara lain bila kasus-kasus negara bersangkutan melonjak kasus Covid-19. Ini bisa dipahami mengingat keselamatan negara masing-masing menjadi prioritas mengingat kita juga pernah melakukan terhadap APD industri dalam negeri untuk dilarang ekspor untuk sementara waktu,” kata Rahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL.


Menurutnya, dengan adanya upaya embargo vaksin Covid-19 tersebut, maka target herd immunity bagi masyarakat Indonesia akan semakin sulit untuk tercapai.

“Situasi ini jelas sangat tidak mengenakan dan dampaknya otomatis targetnya vaksinasi akan molor dan otomatis target terbentuknya herd immunity juga akan semakin lama,” imbuhnya.

Atas dasar tersebut, kata Rahmad, negara harus mengambil langkah antisipasi dan di pikirkan sebelumnya mengingat saat ini vaksin menjadi barang langka dan menjadi rebutan seluruh dunia yang membutuhkanya.

“Kedaulatan dan berdikari serta kemandirian menjadi mutlak di perlukan di bidang kesehatan untuk itu perlunya langkah-langkah. Pertama adalah mendorong percepatan penelitian dan penemuan vaksin dalam negeri. Pemerintah, BPOM serta para peneliti untuk melakukan koordinasi dalam program ini,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, perlu dilakukan perluasan kerjasama dengan negara produsen vaksin di luar yang telah ada kesepakatan dengan produsen ini perlu dilakukan untuk antisipasi kejadian embargo meluas di negara-negara produsen.

"Ini tidak mudah memang, namun perlu di coba mengingat produsen pasti akan meprioritaskan negara yang telah menjalin kerjasama  duluan. Bila kedua langkah ini bisa simultan di lakukan kita bisa antisipasi dengan baik hal-hal yang sudah diprediksi bisa kita antisipasi dengan baik,” tandasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya