Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo/Net

Politik

Embargo Vaksin AstraZeneca, Rahmad Handoyo: Saatnya Dorong Percepatan Produksi Vaksin Dalam Negeri

SENIN, 29 MARET 2021 | 14:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Guna mengantisipasi dampak terjadinya embargo vaksin AstraZaneca di India, Pemerintah Indonesia didesak untuk segera melakukan pengembangan dan méndorong serta memperbanyak produk vaksin dalam negeri.

Hal itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo soal embargo terhadap vaksin AstraZaneca akibat lonjakan kasus Covid-19 di India belakangan ini, Senin (29/3).

"Embargo ini bisa merembet di negara lain bila kasus-kasus negara bersangkutan melonjak kasus Covid-19. Ini bisa dipahami mengingat keselamatan negara masing-masing menjadi prioritas mengingat kita juga pernah melakukan terhadap APD industri dalam negeri untuk dilarang ekspor untuk sementara waktu,” kata Rahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL.


Menurutnya, dengan adanya upaya embargo vaksin Covid-19 tersebut, maka target herd immunity bagi masyarakat Indonesia akan semakin sulit untuk tercapai.

“Situasi ini jelas sangat tidak mengenakan dan dampaknya otomatis targetnya vaksinasi akan molor dan otomatis target terbentuknya herd immunity juga akan semakin lama,” imbuhnya.

Atas dasar tersebut, kata Rahmad, negara harus mengambil langkah antisipasi dan di pikirkan sebelumnya mengingat saat ini vaksin menjadi barang langka dan menjadi rebutan seluruh dunia yang membutuhkanya.

“Kedaulatan dan berdikari serta kemandirian menjadi mutlak di perlukan di bidang kesehatan untuk itu perlunya langkah-langkah. Pertama adalah mendorong percepatan penelitian dan penemuan vaksin dalam negeri. Pemerintah, BPOM serta para peneliti untuk melakukan koordinasi dalam program ini,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, perlu dilakukan perluasan kerjasama dengan negara produsen vaksin di luar yang telah ada kesepakatan dengan produsen ini perlu dilakukan untuk antisipasi kejadian embargo meluas di negara-negara produsen.

"Ini tidak mudah memang, namun perlu di coba mengingat produsen pasti akan meprioritaskan negara yang telah menjalin kerjasama  duluan. Bila kedua langkah ini bisa simultan di lakukan kita bisa antisipasi dengan baik hal-hal yang sudah diprediksi bisa kita antisipasi dengan baik,” tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya