Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gerlora Fahri Hamzah/Net

Politik

Cocok Jadi Kepala KSP, Pemahaman Fahri Hamzah Soal Demokrasi Jauh Lebih Mapan Ketimbang Moeldoko

SENIN, 29 MARET 2021 | 12:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Politisi Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerlora Fahri Hamzah cocok menggantikan Moeldoko sebagai kepala KSP.

Pasalnya, Fahri dinilai sebagai tokoh muda yang kritis namun juga luwes. Mantan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS itu juga dinilai bisa menjadi jembatan yang kokoh bagi Presiden Joko Widodo baik untuk paham kiri, tengah dan kanan.

Begitu dikatakan Syahrial Nasution lewat akun media sosialnya yang sempat viral, Senin (29/3), terkait pengganti Moeldoko yang nantinya akan dipecat Presiden atas perbuatannya melakukan perebutan Partai Demokrat secara ilegal.


Lebih rinci Syahrial menyampaikan, pengalaman organisasi dan juga kepemimpinan Fahri sudah tidak perlu diragukan lagi. Menurutnya, Fahri Hamzah piawai dalam melakukan diplomasi dan memiliki basis massa yang cukup banyak.

"Fahri Hamzah kan mantan wakil ketua DPR RI. Dia politisi yang berangkat dari bawah. Kritis, punya kemampuan berdiplomasi yang bagus dan memiliki basis massa. Latar belakangnya sebagai aktivis mahasiswa di masa kelahiran reformasi membuat dia mudah diterima semua kalangan, baik kiri, tengah apalagi kanan," ucap Syahrial kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (29/3).

Syahrial menambahkan, Fahri lebih memiliki pemahaman bernegara dibandingkan Moeldoko. Terlebih, Fahri sudah melakukan contoh yang baik dalam berorganisasi. Yaitu mendirikan partai baru lantaran tidak sepaham dengan partai sebelumnya, bukan malah mengambil partai orang lain.

"Saya kira, Fahri Hamzah memiliki pemahaman soal demokrasi jauh lebih mapan ketimbang Moeldoko. Dia memilih membangun partai baru karena tidak sepaham dengan rumah politik lamanya. Bukan menyatroni rumah orang lain," ucap Syahrial.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya